PKS Minta Pemerintah Protes Keras ke Malaysia soal Parodi Lagu Indonesia Raya

Anggota DPR dari fraksi PKS, Jazuli Juwaini Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Masyarakat Indonesia dibuat geram dengan beredarnya video yang menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya di YouTube. Video itu diunggah akun MY Asean yang diduga milik seseorang penduduk Malaysia.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengecam parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dia meminta pemerintah memberikan protes keras kepada Malaysia karena menyangkut martabat negara.

"Pelecehan dan penghinaan ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pemerintah RI harus protes keras karena menyangkut marwah dan martabat Indonesia," kata Jazuli, Senin (28/12).

"Di sisi lain, pemerintah Malaysia harus merespons cepat dan serius permasalahan ini. Jangan sampai mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang selama ini terjalin sangat baik sebagai bangsa serumpun," tambah dia.

Perajin mengambil kerajinan lambang negara Garuda Pancasila di Desa Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/09/2020). Foto: SYAIFUL ARIF/ANTARA FOTO

Anggota Komisi I itu berharap pemerintah Malaysia bisa mengusut kasus ini hingga tuntas. Jika bersalah, Jazuli berharap oknum yang mengunggah video itu diproses hukum dengan tegas.

"Kita menunggu hasil investigasi Pemerintah Diraja Malaysia, semoga bisa diusut tuntas. Dan jika terbukti oknum warga negara Malaysia yang melakukannya tentu sudah sewajarnya," kata dia.

"Selain proses hukum yang tegas, otoritas Malaysia berbesar hati menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia agar suasana kondusif dan persahabatan semakin erat," tutup Jazuli.

Sebelumnya, Kedutaan Malaysia memastikan pihaknya mengusut masalah ini. Jika terbukti video itu dibuat penduduk Malaysia, maka akan diberikan hukuman tegas.

"Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta telah mencatat video yang menghina Indonesia yang diklaim diunggah dari Malaysia.Jika ternyata diunggah oleh seorang warga Malaysia, tindakan tegas akan diberikan sesuai hukum yang ada," tulis Kedutaan Malaysia dalam keterangannya.