PKS Minta Program ASN Ikut Komcad Harus Jelas: Jangan Sampai Militerisasi Sipil

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Foto: Dok. PKS

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Kementerian PANRB yang akan mendorong aparatur sipil negara (ASN) ikut dalam pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) Nasional.

Menurut Mardani, perlu standar yang jelas dalam pelaksanaan Komcad untuk menghindari penumpukan berbagai pembinaan yang diikuti ASN.

“Pertama, konsep Komponen Cadangan mulia secara teori, tetapi perlu benar-benar dikritisi secara implementasi. Semua mesti jelas dan transparan. Jika tidak, maka akan redundant (bertumpuk) pola pembinaan ASN,” ujar Mardani saat dimintai tanggapan, Kamis (30/12).

Politikus PKS itu mengingatkan agar pelatihan Komcad tidak berusaha menimbulkan upaya militerisasi sipil dari pemerintah. Karena itu, ia meminta Kementerian PANRB terlebih dahulu menyusun pola penugasan dan evaluasi pelaksanaan Komcad bagi ASN.

“Kedua, deployment (penggunaan) Komponen Cadangan harus akurat dan jelas pola penugasan dan evaluasinya. Jika tidak, maka akan ada militerisasi sipil,” tegas Mardani.

Komponen Cadangan (Komcad) TNI. Foto: Tim Dokumentasi Menhan Prabowo Subianto

Mardani menegaskan, tindakan militerisasi sipil dapat mengancam kebebasan demokrasi di Indonesia. Sehingga pelaksanaan Komcad perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan agar menghindari hal tersebut.

“Di tengah indeks demokrasi yang turun, jika tidak bijak, pola ini bisa membuat iklim demokrasi kita melemah. Niat baik harus dengan cara yang baik,” tandas dia.

Sebelumnya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta ASN mendukung pertahanan negara lewat pelatihan Komcad Nasional. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.

Infografik ASN Jadi Komponen Cadangan. Foto: kumparan

Tjahjo telah membahas masalah ini saat bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Selasa (21/12). Pertemuan keduanya digelar guna membahas mengenai pendidikan bela negara untuk para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah lulus seleksi.

Jika lulus seleksi administrasi dan kompetensi, ASN akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Tak hanya itu, selama pelatihan, ASN tersebut akan tetap mendapatkan gaji bahkan uang saku.