PKS: Pemerintah Pusat Terburu-buru Cabut Moratorium Reklamasi
PerbesarKeputusan pemerintah pusat yang mencabut moratorium reklamasi menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya Fraksi PKS di DPR RI. Anggota Fraksi PKS DPR Tifatul Sembiring menyebut, pemerintah pusat terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"Ada kesan keterburu-buruan saya lihat. Ini masyarakat, publik umumnya melihat masih panas suasananya. Masih ada tanda tanya besar belum terjawab, misalnya masalah Amdal dsb," kata Tifatul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).
Contoh lain, Tifatul menyebut bahkan pemerintah belum memiliki solusi bagi nelayan yang selama ini mencari nafkah di sana. Pun, bagaimana mengatasi banjir jika reklamasi dilakukan. "Yang gini masih jadi tanda tanya besar di moratorium. Kalau menurut saya ini kental perdebatan, masih di publik," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR ini tak memungkiri kemungkinan keputusan pemerintah pusat bernuansa politis. Sebab, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies-Sandi menentang reklamasi.
Ia juga meminta pemerintah pusat tidak lepas tangan dan menyerahkan tanggung jawab ini kepada Anies-Sandi.
"Jangan di akhir-akhir ini semacam fait accompli terhadap gubernur baru sehingga gubernur baru tergigit lidah menghadapi publik. Dulu ada janji, sedangkan kewenangan enggak mutlak di Pemprov DKI," tuturnya.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan PKS akan terus mengawal Anies-Sandi dalam usaha menolak reklamasi. Mengenai mekanisme detailnya, ia belum bisa memastikan.
"Nanti kita bicarakanlah di situ. Kita dalami, kita kan belum pelantikan, penyerahan juga belum," pungkasnya.