PKS soal Jokowi Marah ke Menteri: Kenapa Baru Sekarang, Penanganan Corona Lambat

Presiden Joko Widodo turut mencuci tangan usai tiba di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: Dok. Agus Suparto

Presiden Jokowi merasa kurang puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi corona, bahkan mengancam akan melakukan reshuffle. Salah satu yang ia soroti yakni serapan anggaran Kemenkes yang rendah sebesar 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun untuk menangani corona.

Menanggapi itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani Heryawan, heran mengapa Jokowi baru menyampaikan kemarahannya saat ini. Padahal, menurut dia, selama ini, masyarakat kerap mengkritik penanganan virus corona yang lambat dan minim koordinasi.

"Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan COVID-19," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6).

"Saat ini, masyarakat menyaksikan penanganan pandemi sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, cenderung sektoral dan birokratis. Bukan hanya soal serapan anggaran, tapi juga soal data, distribusi bansos dan pola komunikasi yang gaduh," sambung Netty.

Ekspresi Menkes Terawan Saat Presiden Jokowi Jengkel saat rapat Foto: Faiz Zulfikar

Mengenai reshuffle kabinet, Netty menilai rencana itu merupakan hak Jokowi sepenuhnya sebagai pimpinan negara. Namun, ia menyarankan, apabila Jokowi hendak mengevaluasi kinerja Menkes Terawan Agus Putranto, sebaiknya ia juga mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes, mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan COVID-19," sebut Netty

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu menilai Jokowi perlu mencari penyebab kinerja kementerian dan lembaga tak menunjukkan perkembangan. Dia meminta eks Gubernur DKI itu bersikap tegas.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan saat meninjau Pantai So Long di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden-Muchlis Jr

"Menurut saya, ini adalah tanggung jawab Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," kata dia.

Netty mencontohkan salah satu kebijakan pemerintah soal ekspor Alat Pelindung Diri (APD). Wacana tersebut perlu dievaluasi lantaran tenaga medis di Indonesia masih sangat membutuhkan APD.

"Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan, bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum tercukupi tapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini kan aneh dan tidak nyambung," tandas dia.

---

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: