PKS soal Kemenag Susun Materi Khotbah Jumat: Jangan Berprasangka Buruk ke Dai

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Foto: Dok. Istimewa

Rencana Kemenag menyusun khotbah Jumat bagi para penceramah menuai sorotan. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan tak masalah apabila khotbah yang disusun Kemenag hanya menjadi alternatif dan referensi bagi pendakwah.

"Kalau materi khotbah itu sebagai satu alternatif, referensi bagi para mubaligh enggak apa. Artinya itu sebagai wacana keilmuwanlah, yang sifatnya berangkat dari prasangka baik," kata Bukhori saat dihubungi, Kamis (22/10).

Meski begitu, Bukhori menuturkan, apabila tujuan pemerintah atur khotbah Jumat untuk deradikalisasi maka tak akan berjalan efektif. Karena itu, ia pun meminta Kemenag tak selalu berprasangka buruk terhadap khotbah yang diberikan pendakwah.

"Tetapi kalau materi khotbah ini sebagai sarana mengendalikan dalam pengertian orang yang berkhotbah di luar materi itu, diawasi kemudian akan diprospek untuk menjadi radikal, saya kira itu tidak tepat ya, tidak akan efektif," ujarnya.

"Karena kebenaran itu ada di hati bukan di akal. Nah, karena itu dalam konteks ini saya juga mengingatkan kepada Kemenag, jangan sampai berketerusanlah untuk berprasangka buruk kepada para dai-dai muslim ini" imbuh dia.

Umat Islam bersiap mengikuti salat Jumat dengan menerapkan jaga jarak fisik di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Menurut politikus PKS itu, meski Kemenag melibatkan tokoh agama hingga ormas dalam penyusunan khotbah Jumat, tak akan mampu mewakili seluruh ormas yang ada.

"Dalam merancangnya itu adalah bekerja sama dengan ormas ahli, ini kan tentu tidak semua ormas terlibat, tidak semua ahli terlibat. Pasti ada sisi-sisi subjektivitas yang sangat kuat. Jadi kalau sampai cara berpikir otak juga dikendalikan, itu ya kemunduran jauhlah, sudah keterlaluan menurut saya," jelas dia.

Lebih lanjut, PKS pun khawatir upaya pemerintah melakukan deradikalisasi dengan mengatur khotbah Jumat justru akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Tidak efektif dan berpotensi membelah anak bangsa. Dan pejabat-pejabat yang terlibat tentu akan dicirikan bahwa dialah yang berkontribusi itu. Dan pejabat itu kan tidak seumur hidup, ya dia harus hati-hati," tandas dia.