PKS soal Polemik Aturan Menhub: Jokowi Harus Ambil Komando Agar Tak Bergejolak

Mudik bawa petaka Foto: Indra Fauzi/kumparan

Rencana Menhub Budi Karya Sumadi membuka kembali layanan transportasi di tengah larangan mudik untuk mencegah COVID-19 menjadi polemik. Meski pun, ada beragam syarat bagi pihak yang boleh menggunakan transportasi tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan tidak kompak dalam penanganan laju penyebaran COVID-19. Ia mendesak Presiden Jokowi mengambil komando agar tak terjadi gejolak di tengah masyarakat.

“Presiden harus segera mengambil komando kepemimpinan yang simpatik dan professional. Tindakan yang dilakukan oleh pembantu presiden ini telah menimbulkan gejolak di masyarakat luas. Kebingungan mereka harus segera diatasi oleh sikap tegas dan konsisten pemerintah sebelum berdampak lebih jauh,” ucap Bukhori dalam siaran persnya, Rabu (6/5).

"Pernyataan Menhub seolah menegosiasikan instruksi Presiden terkait dengan larangan mudik atau pulang kampung. Fenomena ini menunjukkan watak kepemimpinan yang galau dari pemerintah," imbuhnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf saat rapat kerja virtual Komisi VII bersama Kepala BNPB/ Gugus Tugas Covid 19 di Jakarta, Senin (6/4). Foto: Dok. DPR RI

Bukhori menilai larangan bepergian yang mengecualikan pejabat negara serta orang yang memiliki kepentingan khusus dan mendesak justru memiliki konsekuensi yang riskan. Menurutnya, model kebijakan seperti ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan kebingungan bagi masyarakat.

“Model kebijakan seperti ini di tengah pandemi menunjukkan betapa manajemen pengambilan keputusan di tingkat kementerian sangat buruk, bahkan kontraproduktif dengan usaha keras Presiden selama ini untuk menangani penyebaran virus. Semestinya para pembantu Presiden ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Budi Karya mengatakan akan menerbitkan Surat Edaran agar semua moda transportasi bisa kembali beroperasi. Namun hanya untuk kebutuhan tertentu. Di antaranya adalah logistik dan pejabat negara yang bertugas.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

*****

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.