PKS soal Tambahan Jatah Menteri: Gak Menuntut, tapi Kalau Dikasih Gak Nolak

Ilustrasi bendera PKS. Foto: Cunan Lubis/Shutterstock

Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman menyebut tak pernah memberi harapan khusus terkait jatah menteri di Kabinet Merah Putih. Sebab, mereka 'partai baru' di koalisi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kita ke sana itu maka kita juga nggak banyak menuntut ketika kita bergabung kan begitu. Meskipun juga nggak menolak kalau dikasih," kata Mahfudz kepada wartawan, Kamis (27/2).

Menurutnya, bila PKS dapat menteri adalah hal yang wajar. Namun posisi partainya tak sampai mendorong.

Saat ini terhitung hanya punya satu menteri di kabinet yang dipilih Prabowo berdasarkan usulan mereka. Ia adalah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

"Itu sebagai konsekuensi logis kan begitu. Ya kita masih menunggu aja sih. Dan kalaupun memang ada itu juga bagian dari sesuatu yang wajar dalam konteks koalisi," kata dia.

"Tapi semangat kita memang tetap masih dalam konteks membangun bangsa kan. Artinya dua periode terutama pada kepemimpinan yang kemarin itu kan kita berantem terus," imbuhnya.

Ia mencontohkan Pilgub DKI 2017 lalu, PKS dan Gerindra atau kubu Prabowo juga bersaing. Katanya, hal tersebut juga tak baik buat bangsa sehingga tahun ini bergabung.

"DKI juga berantem karena akhirnya kita juga nggak berkesempatan untuk mikirin negeri dan bangsa ini kan begitu," katanya.

"Padahal banyak hal-hal yang bisa dieksplor. Potensi-potensi positif yang bisa kita eksplor yang akan menjadi kekuatan kan begitu. Tapi ya berantem terus kalau nggak berujung begini kasihan Indonesia dan kasihan rakyat, kasihan bangsa kan begitu," imbuh dia.

"Akhirnya ya sudah lah kita mengambil ini," tutupnya.