Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.1
PKS Soroti Banyak PSN Terindikasi Langgar HAM, Ini Kata Menteri Pigai
5 Februari 2025 20:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Sohibul Iman meminta penjelasan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait parameter yang harus dipenuhi pemerintah sebelum melaksanakan pembangunan, khususnya Proyek Strategis Nasional atau PSN.
ADVERTISEMENT
“Ketika saya mencoba merefleksikan 7 parameter ini pada PSN PSN yang ada sekarang ini. Ini kan banyak sekali PSN yang bermasalah, bahkan menurut saya paling dari 7 parameter itu hanya 1 yang terpenuhi,” kata Sohibul Iman dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2).
Dalam paparan di rapat ini, sebelumnya Pigai menjelaskan 7 poin yang menjadi parameter pembangunan PSN berlandaskan HAM, berikut adalah parameternya:
ADVERTISEMENT
Sohibul pun secara spesifik menyinggung soal Pantai Indah Kapuk 2 yang menjadi PSN.
“Seperti contoh tadi kasus di Tangerang, PSN PIK 2 misalnya, itu kan banyak sekali misalnya ditinjau dari sisi kerusakan lingkungan ditinjau dari hak-hak masyarakat,” kata Sohibul.
“Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM melihat itu semua terima kasih,” lanjutnya.
Pigai pun akhirnya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya harus membuat regulasi terlebih dahulu mengenai Strategis Nasional Bisnis dan HAM.
Hal ini akan menjadi payung hukum pemerintah khususnya Kementerian HAM untuk melakukan audit terhadap perusahaan yang melanggar HAM.
“Jadi kami punya kewenangan regulasi yang mengikat semua kementerian lembaga,” kata Pigai.
“Jadi nanti kami hadirkan regulasi dulu, permen dulu Pak, supaya biar mengikat semua kalau tanpa Permen ya sama saja dengan rekomendasi biasa,” tuturnya.