PKS Tanya Dugaan Operasi Intelijen Asing di Pemilu 2024, Kabaharkam Klarifikasi

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memberikan paparan saat Raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Rabu (15/11). Rapat itu membahas pengamanan dan penegakan hukum jelang Pemilu 2024.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, sempat menyinggung soal adanya dugaan operasi intelijen asing untuk membiayai capres tertentu.

"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi bacapres dan bacawapres tertentu, tolong digarisbawahi ini," ujar Habib Aboe.

Sekjen PKS itu juga meminta Polri menjelaskan apakah benar adanya hal tersebut. Ia juga meminta apakah ada analisis dari Polri mengenai potensi adanya pendanaan asing ke salah satu paslon.

"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? Ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing ada enggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," ucapnya.

Rapat Kerja Komisi III dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Ruang Sidang Komisi III, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menanggapi hal itu, Kabarhakam Polri, Komjen Mohammad Fadil Imran mengatakan, dirinya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Habib Aboe, katanya, tidak mengutip secara lengkap apa yang tertulis dalam dokumen terkait pengamanan Pemilu yang diserahkan dalam rapat.

"Sebenarnya saya tidak mengatakan, yang mengatakan itu beliau, tetapi beliau tidak mengutip secara detail. Yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing. Isinya itu bahwa Indonesia adalah negara yang secara geografis, geopolitik strategis," kata Fadil.

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memberikan paparan saat Raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Dalam dokumen itu, dijelaskan ada potensi kerawanan karena faktor geografis, dan belum terjadi. Nantinya hal-hal tersebut akan diantisipasi.

"Jadi belum tentu terjadi sama seperti di sini potensi kerawanan karena faktor geografis, belum terjadi, tapi semua itu kita antisipasi," kata Kepala Satgas Operasi Mantap Brata itu.

"Jadi tolong dikoreksi, ini sekaligus sebagai ajang klarifikasi dari kami bahwa kami tidak mengatakan ada capres-cawapres yang dibiayai oleh asing," ucap dia.

Fadil menegaskan, tidak ada pernyataannya yang menyebut ada uang asing mengalir kepada capres-cawapres. Dia hanya mengatakan ada potensi gangguan dari pihak asing.

"Tidak ada statement dari saya yang mengatakan bahwa ada uang asing yang mengalir kepada capres dan cawapres, terima kasih ya, tolong diluruskan ya," sebutnya.

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran (tengah) memberikan paparan saat Raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Fadil lantas menunjukkan isi dokumen tersebut. Berikut isinya:

Potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asin