PKS Tanya ke Idham Azis soal Hubungan Umat Islam dan Polri

Komjen Pol Idham Azis bersiap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Anggota Komisi III dari fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi bertanya ke calon Kapolri Idham Azis soal hubungan Polri dan umat Islam yang kini dinilai beberapa bagian masyarakat kurang harmonis.

Aboe mengaku mendapat laporan terkait hal itu dari dapilnya di Kalimantan untuk ditanyakan kepada Idham.

"Saya dari Kalsel, banyak titipan, soal kedekatan Polri dengan umat Islam, yang dirasakan di lapangan, seakan akan kurang ramah. Kita tidak ingin suasana ini terjadi, apalagi dikatakan umat berhadapan dengan Polri, ah tidak boleh itu. Saya yakin bapak sangat dekat dengan umat Islam," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10)

"Saya lihat, percayalah sudah. Pertanyaan bagaimana visi bapak antara relasi Polri dengan umat?," sambungnya.

Aboe mengaku heran dengan cap radikal yang kerap diberikan kepada umat Islam. Sehingga dia menanyakan pandangan Idham soal radikalisme.

"Ini saya pikir penting, supaya nanti berkesan allahuakbar, teroris, takbir, teroris. Ngaji dibilang radikalisme, pegang qur'an dibilang radikalisme. Pandangan bapak tentang radikalisme ini apa, Pak?," kata Aboe.

Dalam menutup waktunya bertanya ke Idham yang hanya tiga menit. Aboe tak lupa menanyakan pandangan Idham soal UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Apakah perlu direvisi atau tidak.

Sebab, menurut Aboe UU tersebut sudah sangat lama yakni berumur 17 tahun.

"UU kepolisian, ini sudah 17 tahun. Apakah itu relevan, atau bisa direvisi enggak kira kira. Itu tergantung pemerintah dan DPR. Kami PKS mendukung penuh, semoga perjalan bapak menjadi Kapolri mendapat ridho dari Allah SWT," tutup Aboe.

Idham pun menjawab pertanyaan Aboe dengan lugas.

"Kita harus membangun komunkasi ke umat Islam dengan umat yang lain. Kepada para ulama habib dan santri. Begitu juga ke kalangan lain," ujar Idham.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan