PKS Tegaskan Tetap Oposisi: Kekuasaan Harus Dikontrol, DPR Bukan Tukang Stempel

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11). Foto: Twitter/@MardaniAliSera

PKS konsisten menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan alasan partainya tetap oposisi karena merupakan hasil kesepakatan musyawarah majelis syuro.

"Sikap PKS sebagai oposisi di luar pemerintahan adalah hasil musyawarah Majelis Syuro yang menjadi muaranya bertemu seluruh aspirasi dan keinginan anggota dan pemilih PKS. Oleh karena itu pilihan oposisi ini bukan hanya sekadar pilihan asal beda. Tetapi merupakan pilihan politik kolektif yang secara sadar kita putuskan bersama," kata Syaikhu dalam penutupan Rakernas PKS 2022, Rabu (2/2).

Selain itu, kata Syaikhu, PKS ingin menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. Sehingga, fungsi check and balance tetap berjalan.

"PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah agar roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang tepat. Power must be checked, power must be controlled. Kekuasaan harus diawasi dan harus dikontrol," kata dia.

Syaikhu berpandangan jika pemerintahan tak dikontrol, maka akan cenderung menyimpang. Karena itu, PKS melalui DPR akan menjadi penyambung lidah rakyat bukan sekadar menjadi tukang stempel keinginan pemerintah.

Suasana rapat paripurna DPR ke-IV masa sidang I tahun sidang 2019-2020, Selasa (29/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Untuk memastikan arah perjalanan pemerintah pada jalur benar sesuai konstitusi, maka dibutuhkan keberadaan parlemen yang kuat. DPR harus menjadi penyambung lidah bagi warga bukan penyambung lidah penguasa," tuturnya.

Ia menambahkan keputusan PKS tetap menjadi oposisi banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

"Sikap oposisi terbukti banyak mendapatkan dukungan banyak dari luar parlemen. Banyak sikap mendapatkan pembenaran sikap konsisten PKS menolak RUU Ciptaker membuahkan hasil dukungan MK bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat," pungkas Syaikhu.