PKS Tegaskan Tolak Normalisasi Hubungan RI-Israel: Konstitusi Menolak Penjajahan

Tentara Israel memeriksa dokumen warga Palestina saat mereka menyeberang kembali ke Tepi Barat dari Israel melalui desa Muqeibila, Senin (6/9). Foto: Ammar Awad/Reuters

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina di tengah upaya lobi normalisasi hubungan Indonesia-Israel saat kunjungan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken ke Indonesia.

“Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasana hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima Kumparan, Minggu (26/12).

“Harapan kami agar Pemerintah RI tidak akan membangun hubungan diplomatik apa pun dengan Israel dalam pertemuan dengan Menlu AS, Anthony Blinken,” lanjut dia.

Ia menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, sehingga banyak pihak berusaha mendorong Indonesia agar mengakui negara Israel dan membangun hubungan diplomatik.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

“Kami tahu, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki posisi sangat strategis dan akan memberikan dampak signifikan bagi Israel jika bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu godaan normalisasi dengan Israel ini luar biasa. Sejak zaman Presiden Donald Trump, tawaran turut serta dalam Kesepakatan Abraham banyak negara telah beralih sikap,” sebut Sukamta.

Politikus PKS tersebut mengingatkan bahwa sejak awal Indonesia menolak penjajahan. Hal itu jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 serta pernyataan Presiden Pertama RI Soekarno yang menolak penjajahan Israel ke Palestina.

“Namun, kita harus ingat bahwa urusan normalisasi dengan Israel ini lebih dari urusan ekonomi, tapi urusan utang sejarah. Amanat konstitusi dan pesan Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno.” tegasnya.

Sukamta juga menjelaskan Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Karenanya, pemerintah perlu untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Indonesia punya utang sejarah. Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini. Dukungan Palestina ini menggerakkan negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia,” tandas Sukamta.

Demonstran Palestina menggunakan ketapel melawan pasukan Israel saat protes terhadap pemukiman yang diduduki Israel di Beita, di Tepi Barat. Foto: Mohamad Torokman/Reuters

Sebelumnya, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken membicarakan soal kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia-Israel saat melawat ke Jakarta. Hal itu diutarakan Blinken pada pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi, Selasa (14/12).

Jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah, turut mengkonfirmasi mengenai lobi Blinken terhadap Retno terkait Abraham Accords. Ditegaskan Faizasyah posisi Indonesia terhadap permasalahan Israel tetap konsisten yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Menlu RI sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan," tegas dia.