PKS: Ubah Sistem Pemilu di Tengah-tengah Akan Acak-acak Perencanaan Semua Unsur

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: Dok. PKS

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, berbicara terkait gugatan sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Syaikhu menegaskan PKS bersikukuh menolak wacana sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.

Ia pun berharap MK dapat memutuskan gugatan secara bijak dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, yakni mencoblos caleg bukan partai.

"Delapan pimpinan partai politik, termasuk PKS, sudah sepakat menyatakan sikap penolakan. PKS menjadi salah satu pihak terkait di MK terkait judicial review sistem pemilu. Semoga Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir menjaga konstitusi mampu mengambil keputusan bijak untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka," kata Syaikhu di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).

Ia berpandangan proporsional terbuka saat ini merupakan sistem terbaik bagi demokrasi Indonesia. Meski, ia mengakui, baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup sama-sama punya kelebihan dan kekurangan.

"Setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun mempertahankan sistem pemilu tetap proporsional terbuka adalah pilihan tepat dan terbaik untuk saat ini. Oleh karena itu, PKS konsisten memperjuangkan penolakan terhadap adanya wacana perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup," ucap dia.

Ia menyebut adanya wacana mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup di saat proses dan tahapan pemilu tidak bijak. Menurutnya,perubahan sistem akan membuat persiapan 2024 menjadi berantakan.

"Perubahan [sistem pemilu] di tengah jalan akan mengacak-acak perencanaan dan sistem yang telah dirancang oleh semua unsur yang terlibat dalam pemilu, baik penyelenggara maupun peserta pemilu ini yang akan dibuat membingungkan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, sistem proporsional tertutup juga seperti membeli kucing dalam karung. Masyarakat tak tahu kualitas wakil rakyat yang dipilih partai.

"Lebih jauh dari itu, sistem proporsional tertutup berpotensi akan menggerus hak dan kebebasan rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif secara langsung dalam pemilu. Ibarat membeli 'kucing dalam karung', walau karungnya bolong tetap saja susah kita lihat kucingnya," pungkas Syaikhu.