PKS Usul Spesifikasi Pesawat Diatur di RUU Haji dan Umrah

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid memberikan sambutan saat acara launching buku Taufan Al-Aqsa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur soal spesifikasi pesawat dan maskapai penerbangan.

“Selain istitha'ah kesehatan, penting juga istitha'ah penerbangan Pak. Mestinya betul-betul ada seleksi dan atau kualifikasi yang rigid gitu ya,” kata HNW dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag, Kemenhub, Kemenkes dan Kemenlu, Senin (24/2).

HNW menilai spesifikasi ini penting untuk diatur secara rinci untuk memastikan seluruh jemaah mendapat fasilitas yang sama dan terjamin baik untuk keberangkatan maupun kepulangan.

“Sehingga dipastikan bahwa pesawat pesawat yang nanti akan mengangkat jemaah haji itu betul-betul yang memenuhi kualifikasi,” katanya.

Dengan adanya aturan tersebut dalam RUU Haji dan Umrah, maka pemerintah dan DPR bisa menghemat waktu dan tenaga daripada harus melakukan perdebatan mengenai jenis pesawat yang akan digunakan untuk penerbangan haji setiap tahunnya.

“Maksud kami dalam konteks pembuatan UU, bagaimana ini ada daya ikatnya. Sehingga nanti tidak asal membuat ketentuan, tapi memang ada undang-undangnya. Inilah kesempatan kita untuk mengatur Pak,” tuturnya.

Komisi VIII DPR RI tengah menggodok RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Saat ini Panitia Kerja RUU Haji dan Umrah tengah rutin melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak.

RUU Haji dan Umrah sendiri masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.