Plt Gubernur DKI Kukuhkan 5.038 Pejabat di Monas, 952 Jabatan Hilang

Pegawai Pemprov DKI Jakarta masuk kerja. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terjadi lagi. Di hari pertama kerja di tahun 2017, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengukuhkan 5.038 pejabat di lingkungan pemprov. Sebanyak 952 jabatan hilang.

"Hari ini, saya Plt Gubernur dengan resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Sumarsono di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Sumarsono dan para pejabat yang dikukuhkan dan dilantik itu mengenakan pakaian adat Betawi.

Menurut dia, pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

"Susunan perombakan jabatan itu juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)," ujar Sumarsono sebagaimana dilansir Antara.

Mengacu pada perda tersebut, dia menuturkan terdapat sebanyak 952 jabatan yang dihilangkan, sesuai dengan target nasional perampingan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 15,87 persen.

"Dengan dilakukannya perampingan jabatan itu, maka nantinya dapat dilakukan efisiensi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sampai sebesar Rp 134 miliar," ungkap Sumarsono. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, pejabat yang dikukuhkan pada hari Selasa sebanyak 3.561 orang. Sedangkan pejabat yang dilantik sebanyak 1.477 dengan rincian pejabat dipromosi 241 orang, pejabat dirotasi 1.138 orang, pejabat dimutasi 80 orang dan pejabat dikenai "down grade" 18 orang. Sementara itu, pejabat yang didemosi sebanyak 846 orang.

Rincian berdasarkan eselon, terdiri atas 93 pejabat eselon II, 897 pejabat eselon III dan 4.048 pejabat eselon IV dengan total jabatan 5.041. Selain itu, ada tiga pejabat yang belum dilantik karena masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) diterbitkan.

"Kami memohon maaf kepada pejabat, baik yang mengalami perubahan jabatan maupun demosi. Kita harap mereka bisa menerima kebijakan ini," kata Sumarsono.

Pejabat Eselon II yang Diganti

Secara terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan perombakan tersebut telah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DKI Jakarta.

"Dalam perombakan itu, ada pejabat yang diganti karena sudah memasuki masa pensiun, dan ada juga pejabat yang terkena 'downgrade' dan masuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)," kata Saefullah.

Beberapa pejabat eselon dua yang diganti, yakni Agus Bambang Setyowidodo dari Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI menjadi TGUPP. Jabatan itu kemudian diisi oleh Edi Sumantri yang semula menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Lalu, Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda) DKI Jakarta Firmansyah juga dipindahkan ke dalam TGUPP dan digantikan oleh Ratiyono yang semula menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Sementara itu, jabatan Kepala Bakesbangpol DKI diisi oleh Darwis Muhammad Aji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan di badan tersebut.

Selanjutnya, Isnawa Adji yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sedangkan, jabatan Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda DKI Jakarta dihapuskan dari struktural, dan pejabatnya, yaitu Mara Oloan Siregar sudah memasuki masa pensiun.

Pejabat lain yang dirombak, yaitu Wakil Wali Kota Jakarta Timur Husein Murad menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, serta M Anwar yang semula menjabat Wakil Bupati Kepulauan Seribu menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

Sementara itu, Muhammad Firdaus diangkat sebagai Kepala Badan Aset Daerah yang merupakan pecahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.