Plus Minus JK Jadi Cawapres Jokowi di 2019
PerbesarMahkamah Konstitusi (MK) tengah menyidangkan uji materi yang diajukan oleh Partai Perindo terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. Judicial review diajukan agar Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di periode kedua.
Jika gugatan uji materi diterima, maka JK menjadi salah satu kandidat terkuat cawapres Jokowi. Namun, apakah benar JK merupakan figur yang bisa mempersembahkan kemenangan bagi Jokowi di 2019?
Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno menyampaikan plus minus JK apabila mendampingi Jokowi di pilpres nanti. Adi menyoroti opsi JK sebagai cawapres Jokowi akan menutup ruang kaderisasi partai politik dalam menciptakan sosok pemimpin.
"Kekurangan tentu kaderisasi elite parpol gagal total karena harus 'memaksa' JK lagi dan JK lagi yang harus jadi pendamping Jokowi. Padahal para ketum partai itu sering mengklaim pemimpin peduli rakyat dan seterusnya. Tapi realitasnya mereka tak terlampau diterima publik. Alih generasi kepemimpinan dipastikan tak akan terjadi," ujar Adi ketika dihubungi, Jumat (20/7).
Sedangkan, keuntungan Jokowi praktis juga lebih banyak apabila memilih JK sebagai cawapres. Pertama, persaingan menjadi cawapres Jokowi pasti berakhir di internal partai koalisi. Karena sosok JK hampir diterima semua pihak sekaligus menambal elektabilitas Jokowi yang kerap naik turun.
"JK figur yang komplet yang merepresentasikan kalangan Islam, penguasaha, dan non-Jawa," ucap dia.
PerbesarKedua, Jokowi juga akan lebih mudah menang pilpres karena duet Jokowi-JK nyaris sempurna. Keduanya saling melengkapi, terutama dari segi elektoral, leadership, dan penerimaan di level bawah.
"Jokowi bisa menyasar kalangan nasionalis, sementara JK bisa menyapu bersih kalangan Islam," katanya.
Ketiga, partai koalisi lebih stabil dan solid karena tak lagi berebut jadi pendamping Jokowi. Setidaknya untuk 5 tahun ke depan, tidak ada yang merasa curi start kampanye untuk Pilpres 2024.
"Sosok JK juga bisa meredam gejolak konflik internal koalisi karena wibawa dan ketokohan politiknya," pungkas Adi.