PM Baru Australia Pulihkan Hubungan dengan Prancis

Pemimpin Partai Buruh Australia, Anthony Albanese, memberikan keterangan setelah Perdana Menteri petahana dan pemimpin Partai Liberal Scott Morrison mengakui kekalahan dalam pemilihan umum negara itu, di Sydney, Australia, Sabtu (21/5/2022). Foto: Jaimi Joy/REUTERS

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Kamis (23/6/2022) mengatakan, hubungan negaranya dengan Prancis perlu diatur ulang.

"Penting bahwa pengaturan ulang itu terjadi," kata Albanese, dikutip dari AFP.

"Prancis, tentu saja, bukan hanya pusat kekuatan di Eropa tetapi juga kekuatan kunci di Pasifik," sambung dia.

Hubungan Australia dan Prancis telah merenggang sejak 2021. Sebab, Australia membatalkan kontrak kapal selam dengan Prancis secara sepihak.

Australia mengambil langkah itu untuk bergabung dalam kemitraan AUKUS bersama Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Pejabat Prancis tidak mendengar keputusan itu dari Australia, melainkan dari media. Hal itu semakin membuat Prancis geram.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kemudian menyebut pendahulu Albanese, Scott Morrison, sebagai seorang pembohong.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan pidato setelah terpilih kembali sebagai presiden, selama reli kemenangannya di Champ de Mars di Paris, Prancis, Minggu (24/4/2022). Foto: Christian Hartmann/REUTERS

Untuk menebus kesepakatan yang dibatalkan, Albanese menawarkan hubungan antar pemimpin kedua negara yang dipastikan tidak akan bocor ke surat kabar.

Tawaran itu datang menyusul gesekan antara Morrison dan Macron yang bocor ke pers lokal. Konon, pesan itu membuktikan, Prancis sebenarnya mengetahui tentang Aukus.

Dalam rencana pengaturan ulang hubungan tersebut, Albanese akan bertemu dengan Macron di Paris pekan depan. Ini merupakan pertemuan pertama mereka sejak Albanese memenangkan pemilihan Australia pada Mei lalu.

Baru-baru ini, Australia juga dilaporkan menyetujui kompensasi terkait kesepakatan kapal selam yang dibatalkan dengan perusahaan Prancis Naval Group.

Kompensasi itu mencapai 555 juta euro (Rp 8,6 triliun). Sehingga, total biaya program itu menjadi USD 2,3 miliar (Rp 34 triliun).

Penulis: Sekar Ayu.