PM Belgia Larang Pejabat Federal Gunakan TikTok

Ilustrasi TikTok. Foto: Shutterstock

Pemerintah Belgia mengikuti sejumlah negara melarang penggunaan TikTok. Larangan ini berlaku untuk pejabat federal mereka.

Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo menyampaikan larangan tersebut pada Jumat (10/3) waktu setempat. Pejabat federal dilarang menggunakan TikTok di handphone kantor mereka.

Kebijakan tersebut dikeluarkan mengikuti penilaian risiko terhadap potensi spionase oleh badan keamanan siber dan intelijen Belgia.

"Kita tidak boleh naif: TikTok adalah bisnis China yang saat ini wajib bekerja sama dengan dinas intelijen China," kata De Croo dikutip dari AFP, Sabtu (11/3).

"Itulah kenyataannya," tambahnya.

Kebijakan Belgia itu disesalkan TikTok. Seorang juru bicara TikTok mengatakan mereka kecewa aplikasinya dilarang karena informasi yang salah tentang perusahaannya.

"TikTok bukan perusahaan China. Perusahaan induk kami juga berbadan hukum di luar China dan mayoritas dimiliki oleh investor institusional global," kata juru bicara TikTok.

TikTok memastikan data penggunanya tidak disimpan di China.

"Pemerintah China tidak dapat memaksa negara berdaulat lain untuk menyediakan data yang disimpan di wilayah negara tersebut," jelas TikTok.

"Kami siap sedia untuk bertemu dengan pejabat untuk mengatasi masalah apa pun dan meluruskan kesalahpahaman," pungkas keterangan juru bicara tersebut.