PM Hongaria Bela UU Anti-LGBT: Saya Pejuang Hak Gay

Presiden Hungaria Viktor Orban. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menyanggah kritik tajam dari berbagai pihak yang menyerang dirinya usai pengesahan Undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak LGBT.

Dikutip dari Reuters, Undang-undang tersebut melarang penyebaran materi sekolah yang dianggap mempromosikan homoseksualitas atau perubahan identitas gender.

Orban membela UU tersebut dan menegaskan bahwa dirinya adalah seorang pejuang hak-hak LGBT.

“Saya adalah pejuang hak-hak mereka. Saya adalah pejuang kebebasan dalam rezim komunis ini. Homoseksualitas kerap dihukum dan saya berjuang untuk kebebasan dan hak-hak mereka. Jadi, saya membela hak para homoseksual, tetapi Undang-undang ini bukan mengenai itu,” ujar Orban ketika tiba di rapat pemimpin negara anggota Uni Eropa.

“Ini bukan soal homoseksual. Undang-undang ini membahas soal bagaimana orang tua ingin memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya, [ini] secara eksklusif milik para orang tua. Itulah maksud dari UU ini,” tegas Orban.

Ia menambahkan, ia tak berencana untuk mencabut atau membatalkan Undang-undang ini.

Secara terpisah, Ketua konferensi UE, Charles Michel, mengatakan bahwa 27 pemimpin negara anggota UE akan berdiskusi soal UU Hongaria yang kontroversial ini pada Kamis (24/6/2021) malam.

Ilustrasi Parade LGBT. Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Penolakan dari Rakyat Hongaria

UU ini disebut bertujuan untuk memberantas pedofilia dan melindungi anak-anak. Tetapi, para penentang mengkritik bahwa UU ini akan sangat membatasi kebebasan berekspresi dan hak-hak anak, dikutip dari AFP.

“Dalam memastikan perlindungan hak anak, pornografi dan muatan yang menggambarkan seksualitas untuk tujuan pribadi atau yang mempromosikan penyimpangan dari identitas gender, perubahan gender, dan homoseksualitas, tidak diizinkan untuk diberikan kepada orang-orang di bawah usia 18 tahun,” demikian isi dari UU tersebut.

“Kelas pendidikan seks tidak boleh bertujuan untuk mempromosikan segregasi gender, perubahan gender, atau homoseksualitas,” tambahnya.

UU yang disahkan pada 15 Juni lalu ini dikecam keras oleh berbagai pemimpin negara UE, rakyat Hongaria, dan Amnesty International.

Lebih dari 5 ribu orang berdemonstrasi di depan Gedung Parlemen Hongaria pada Senin (14/6/2021) menolak Undang-undang ini.

Amnesty International melihat UU ini sebagai langkah Pemerintah Hongaria dalam menyebarkan kebencian, dan para pemangku jabatan tersebut mempertaruhkan nyawa orang lain untuk kampanye politik yang kejam.