PM Inggris Keir Starmer Langgar Aturan soal Sumbangan Pakaian untuk Istrinya

16 September 2024 9:22 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Foto: Henry Nicholls/Pool via REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Foto: Henry Nicholls/Pool via REUTERS
ADVERTISEMENT
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah melanggar peraturan parlemen dengan tidak mengumumkan bahwa seorang pengusaha kaya dan donatur Partai Buruh membeli pakaian mewah untuk istrinya, Victoria.
ADVERTISEMENT
Laporan media Sunday Times, Starmer--yang berkuasa sejak Juli--menghadapi penyelidikan terkait kasus ini. Donatur Partai Buruh Waheed Alli menanggung menanggung biaya jasa pembelanja pribadi, pakaian, dan perubahan penampilan untuk istrinya.
Laporan keuangan yang terdaftar bahwa Starmer telah menerima beberapa sumbangan dari Alli, termasuk beberapa pasang kacamata, pakaian kerja, dan akomodasi. Sunday Times mengatakan bahwa sumbangan tersebut telah diumumkan, tetapi pakaian yang diberikan kepada istrinya tidak.
Pemimpin partai Buruh Inggris Keir Starmer memberikan keterangan saat merayakan kemenangannya dalam Pemilu Inggris 2024 di Tate Modern, London, Inggris, Jumat (5/7/2024). Foto: Suzanne Plunkett/ REUTERS
Seorang juru bicara untuk 10 Downing Street mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters bahwa Starmer dan timnya telah meminta nasihat dari pihak berwenang untuk menjabat, dan yakin bahwa mereka telah patuh.
"Namun, setelah interogasi lebih lanjut bulan ini, kami telah mengumumkan barang-barang lainnya," kata juru bicara tersebut.
ADVERTISEMENT
Alli adalah pengusaha media asal Inggris dan mantan pimpinan pengecer busana daring ASOS ASOS.L.
Berdasarkan kode etik DPR, anggota parlemen harus memberikan informasi tentang kepentingan finansial yang mungkin dianggap dapat memengaruhi pekerjaan mereka.
Seorang juru bicara Partai Konservatif menyerukan penyelidikan penuh atas "pelanggaran serius yang nyata terhadap aturan parlemen".