PM Inggris Theresa May Selamat dari Upaya Pemakzulan

Theresa May (Foto: Reuters/Toby Melville)

Perdana Menteri Inggris, Theresa May menang dalam pemungutan suara atas mosi tidak percaya yang ditujukan kepadanya. Kemenangan ini membuat May tetap menjadi PM Inggris. May meraup 117 dari 200 suara dalam pemungutan tersebut.

"Hasil dari pemungutan suara yang diadakan malam ini adalah bahwa partai parlemen benar-benar yakin dengan Theresa May sebagai pemimpin," kata Graham Brady, angggota parlemen Inggris yang mengawasi pemungutan suara seperti dilansir AFP, Kamis (13/12).

Akan tetapi pendukung garis keras Brexit menilai hasil voting tersebut menunjukan partai konservatif terbelah. Sebab May dinilai mengkhianati hasil referendum Brexit tahun 2016 lalu. Pendukung garis keras Brexit di parlemen Jacob Rees-Mogg menilai May harus mundur dengan adanya hasil voting itu.

"Hasil yang sangat buruk bagi PM May,ia harus menyadari itu, bahwa ia harus menemui ratu dan mengundurkan diri sebagai PM," ujar Rees-Moog.

Sebelumnya, para anggota parlemen dari Partai Konservatif akan menggelar mosi tidak percaya untuk memakzulkan Perdana Menteri Theresa May.

Saat mosi tak percaya itu bergulir, beberapa nama langsung muncul untuk menjadi PM Inggris selanjutnya, yakni mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson, Menteri Dalam Negeri Sajid Javid, atau Menlu saat ini Jeremy Hunt.

Mosi tidak percaya kepada May digelar setelah anggota parlemen tidak juga sepakat soal Brexit. Padahal tenggat waktu untuk Inggris untuk hengkang dari UE sebentar lagi, yaitu Maret 2019.

Salah satu ganjalan terbesar dalam kesepakatan Brexit adalah penolakan atas rencana May agar Inggris tidak sepenuhnya keluar dari Uni Eropa. May ingin Inggris keluar dari Uni Eropa sesuai referendum 2016, tapi tetap ingin berada di sistem pasar tunggal Eropa.

Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris. (Foto: dok. Reuters)

Para penentangnya, termasuk yang paling keras yaitu Boris Johnson, mengatakan May setengah-setengah dalam menerapkan Brexit. Penolakan yang sama juga datang dari Uni Eropa yang menganggap langkah May akan jadi preseden buruk bagi negara anggota lainnya.