PM Jepang Fumio Kishida Mundur pada September 2024

14 Agustus 2024 10:34 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara kepada media tentang situasi setelah gempa bumi besar dan peringatan tsunami di pantai barat Jepang, di kantor perdana menteri di Tokyo pada 1 Januari 2024. Foto: STR / JIJI Pers / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara kepada media tentang situasi setelah gempa bumi besar dan peringatan tsunami di pantai barat Jepang, di kantor perdana menteri di Tokyo pada 1 Januari 2024. Foto: STR / JIJI Pers / AFP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada Rabu (14/8) memutuskan mundur dari jabatannya sebagai ketua partai penguasa pada September mendatang. Dengan itu, otomatis Kishida meletakkan jabatan kepala pemerintahan.
ADVERTISEMENT
"Saya akan terus melanjutkan segalanya yang saya bisa sebagai perdana menteri sampai akhir masa jabatan saya pada September mendatang," kata Kishida lewat konferensi pers, seperti dikutip dari Reuters.
Keputusan mundur September bertepatan dengan pemilihan ketua partai penguasa, Partai Liberal Demokrat (LDP). Kishida memastikan tidak akan ikut serta pada pencalonan itu.
Sebelum mundur, popularitas Kishida di Jepang terus merosot. Itu dipicu pengakuan adanya keterikatan LDP dengan gereja kontroversial Gereja Unifikasi. Selain itu, donasi tak resmi ke untuk penggalangan dana partai menjadi faktor lain kenapa dukungan terhadap Kishida merosot.
Kishida memerintah Jepang selama tiga tahun. Dia menjadi PM Jepang kedelapan terlama yang berkuasa di Negeri Sakura pada era pascaperang.
Sepanjang masa pemerintahan, Kishida membawa Jepang keluar dari pandemi COVID-19 dengan kebijakan pengeluaran stimulus besar.
ADVERTISEMENT
Pengganti Kishida sendiri menurut berbagai pengamat akan berhadapan dengan berbagai persoalan besar. Itu di antaranya tingginya biaya hidup, eskalasi konflik dengan China, dan pengelolaan hubungan dengan Amerika Serikat jika Donald Trump kembali jadi presiden.