PM Serbia Mundur usai Berbulan-bulan Didemo Mahasiswa karena Dugaan Korupsi
·waktu baca 2 menit

Perdana Menteri Serbia, Milos Vucevic, mengundurkan diri pada Selasa (28/1). Keputusan itu diambil usai berbulan-bulan didemo akibat runtuhnya atap stasiun kereta Novi Sad.
Insiden yang menewaskan 15 orang pada November lalu itu memicu protes massal mahasiswa yang menuduh praktik korupsi dalam proyek infrastruktur di Serbia.
“Keputusan saya tidak dapat dibatalkan. Saya mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri,” kata Vucevic dalam konferensi pers di Beograd.
Keputusan itu, katanya, bertujuan untuk meredakan ketegangan sosial yang semakin meningkat.
Protes yang berawal dari tragedi Novi Sad berkembang menjadi aksi nasional yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Ribuan demonstran memblokade persimpangan utama di Beograd selama 24 jam sebelum akhirnya membubarkan diri pada Selasa pagi.
Menjadi motor utama pergerakan, mahasiswa duduk di kampus-kampus dan melakukan pemogokan yang melibatkan pengacara, sekolah, hingga usaha kecil.
Tuntutan mereka meliputi investigasi terbuka, publikasi semua dokumen renovasi stasiun, serta pembebasan demonstran yang ditahan.
Respons Pemerintah
Presiden Serbia yang telah berkuasa lebih dari satu dekade, Aleksandar Vucic, mencoba meredam gejolak dengan menawarkan dialog.
Tapi mahasiswa dan kelompok oposisi menganggap langkah itu belum cukup. Fakultas Teknik Sipil di Beograd menyatakan dokumen yang dirilis pemerintah mengenai renovasi stasiun belum lengkap.
Lebih dari belasan orang, termasuk mantan Menteri Transportasi Goran Vesic, didakwa atas kasus ini. Vesic sendiri mundur beberapa hari setelah insiden.
PM Vucevic baru menjabat sebagai perdana menteri kurang dari setahun setelah sebelumnya menjadi wali kota Novi Sad selama satu dekade, periode ketika proyek renovasi stasiun dimulai.
Meski secara formal kepala pemerintahan, posisinya dianggap berada di bawah pengaruh kuat Presiden Vucic.
Namun, Pengunduran diri Vucevic belum meredakan protes sepenuhnya.
Para demonstran masih menuntut perubahan struktural yang lebih besar di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
