PM Thailand Bubarkan Parlemen, Pemilu Bakal Digelar pada Mei 2023

PM Thailand Prayuth Chan Ocha. Foto: AFP/JEWEL SAMAD

Pemilihan umum di Thailand akan segera digelar pada Mei 2023 mendatang. Hal ini menyusul pembubaran parlemen yang dilakukan oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha — pemimpin kudeta tahun 2014 yang dikabarkan akan segera lengser dari jabatannya.

Dikutip dari AFP, berita pembubaran parlemen tersebut diterbitkan oleh media lokal Royal Gazette pada Senin (20/3). Pihaknya melaporkan, Komisi Pemilihan Umum Thailand nantinya bakal mengkonfirmasi kapan pemungutan suara digelar — kemungkinan di tanggal 7 atau 14 Mei 2023.

Pelaksanaan pemilu itu nantinya akan menjadi yang kedua sejak kudeta pada 2014, sekaligus yang pertama sejak Thailand diguncang protes besar-besaran oleh kelompok pro-demokrasi di tahun 2020 lalu.

Lebih lanjut, dalam pemilu nantinya Prayuth akan berhadapan lagi dengan keluarga dari pemerintahan yang digulingkan, Paetongtarn Shinawatra.

Saudara perempuan Paetongtarn, Yingluck Shinawatra yang lebih monarki digulingkan oleh oposisinya kala itu, Prayuth — seorang mantan panglima angkatan darat yang pemerintahannya didukung oleh militer.

Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Keluarga Shinawatra yang terdiri dari politikus telah secara bergilir menduduki jabatan perdana menteri di Thailand.

Ayah Yingluck, Thaksin Shinawatra, sempat menjadi PM di tahun 2001-2006, sementara Yingluck sempat menjadi PM dalam waktu singkat — pada 2011 hingga pemerintahannya digulingkan dalam kudeta pada 2014, dan kini Paetongtarn akan mengikuti jejak keluarganya.

Dengan kata lain, Paetongtarn dengan partainya Pheu Thai saat ini berada di pihak oposisi dalam panggung politik Thailand yang masih berjuang melawan sisa-sisa monarki, tetapi pada saat bersamaan mulai muak dengan pemerintahan militer.

Jika Paetongtarn berhasil menduduki jabatan perdana menteri, maka dia bakal jadi anggota keluarga Shinawatra ketiga yang melakukan hal ini.

Sementara Prayuth dengan partainya yang telah berkuasa sejak 2019, United Thai Nation Party, sedang berjuang mempertahankan popularitas yang mulai menyusut.

Dalam hasil polling yang diterbitkan pada Minggu (19/3), Prayuth dilaporkan berada di posisi ketiga untuk kandidat favorit di kalangan pemilih.

Massa memprotes penanganan pemerintah Thailand terhadap pandemi COVID-19 dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, di Bangkok, Thailand, Kamis (2/9). Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS

Dia hanya memperoleh 15 persen suara, jauh tertinggal dibandingkan Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Paetongtarn Shinawatra dan mencalonkan Yingluck sebagai kandidat dan memperoleh suara 38 persen.

Sementara itu, dalam polling yang diadakan oleh National Institute of Development Administration, dari keseluruhan 2 ribu koresponden hampir 50 persen di antaranya mengatakan bahwa mereka akan memilih Partai Pheu Thai — sementara Partai United Thai Nation hanya mendapatkan 12 persen suara.

Prayuth (68 tahun) berhasil mengukuhkan kekuasaannya dalam pemilu yang kontroversial di tahun 2019 dan memimpin Thailand dalam waktu yang cukup lama.

Namun, hasil polling mengindikasikan bahwa Pheu Thai memiliki peluang lebih besar, lantaran lebih banyak pemilih yang muak dengan Prayuth dan diperburuk oleh kurangnya kemajuan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri.

Setelah pemungutan suara digelar pada Mei 2023 dan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum rampung, maka parlemen diperkirakan akan menunjuk seorang perdana menteri baru pada Juli 2023 mendatang.