PM Thailand Cabut Dekrit Darurat

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-cha pada Kamis (22/10) mencabut status dekrit darurat.
Dalam pernyataan resmi Pemerintah Thailand, keputusan mencabut dekrit darurat karena kondisi dianggap sudah semakin membaik. Sebelumya, selama tiga bulan terakhir, Thailand dihantam demo besar menuntut pengunduran diri Prayuth dan reformasi monarki.
"Keadaan darurat yang parah sudah menurun drastis dan berakhir menjadi situasi pemerintah dan lembaga negara dapat menggunakan hukum biasa," ucap Pemerintah Thailand seperti dikutip dari AFP.
"Semua kondisi yang berlaku di bawah situasi darurat resmi dihentikan," sambung mereka.
Saat dekrit darurat berlaku, Thailand melarang demo dan menangkap aktivis.
Walau pemerintah mengklaim situasi membaik, kondisi di lapangan berbeda.
Dalam sepekan terakhir ribuan orang turun ke jalan menuntut Prayuth, seorang pensiunan jenderal, mundur. Demo dipicu tuduhan kecurangan pemilu yang dilakukan Prayuth pada 2019 lalu.
Demonstran juga menuntut reformasi monarki Thailand. Wewenang monarki dianggap sudah melampaui batas.
Kerajaan Thailand juga dianggap terlalu dekat dengan militer. Hal itu dikhawatirkan demonstran berpotensi mengekang demokrasi di Negeri Gajah Putih.
