PNS Naik MRT-TransJ Gratis Saat Tarif Integrasi Berlaku, Dishub Akan Evaluasi

14 Juni 2022 12:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Foto udara jembatan layang (skybridge) penghubung Stasiun MRT Asean dan Halte Transjakarta CSW di Jakarta, Rabu (11/8).  Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Foto udara jembatan layang (skybridge) penghubung Stasiun MRT Asean dan Halte Transjakarta CSW di Jakarta, Rabu (11/8). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya saat ini tengah mengevaluasi lebih lanjut mengenai kelompok pengguna Transjakarta, LRT, dan MRT yang disubsidi penuh oleh Pemprov DKI. Sebab, Jakarta akan memberlakukan tarif integrasi untuk ketiga transportasi umum itu.
ADVERTISEMENT
“Ada 15 golongan yang diberikan layanan gratis sesuai rekomendasi Komisi B, saat ini golongan gratis itu sudah mendapat layanan gratis di Transjakarta. Itu masih sangat dinamis ya sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Syafrin kepada wartawan selepas menghadiri acara peresmian pengoperasian kembali Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).
Adapun rincian dari kelompok gratis yang mendapatkan subsidi penuh sesuai dengan rekomendasi Komisi B DPRD DKI Jakarta adalah PNS DKI Jakarta dan pensiunan PNS, tenaga kontrak DKI Jakarta, penerima KJP A, karyawan swasta tertentu A, penghuni rumah susun, KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin, anggota TNI-Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, PAUD, jumantik, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan penjaga rumah ibadah.
ADVERTISEMENT
Suasana Skybridge (Jembatan Penghubung) integrasi Stasiun LRT (Light Rail Transit) Velodrome dan halte bus Transjakarta Pemuda di Rawamangun, Jakarta Timur. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Namun, keputusan ini masih belum final karena masih harus menunggu keputusan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Sehingga, Syafrin masih membuka opsi adanya penyesuaian lebih lanjut mengenai keputusan ini.
Syafrin menambahkan, dalam prinsipnya pemilihan kelompok yang mendapatkan subsidi penuh memang diprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Ada golongan yang memang benar-benar itu biaya transportasi itu harus kita tekan sehingga mereka punya spending pendapat untuk biaya keseharian sehingga roda perekonomian semakin tumbuh,” jelasnya.