Polda Jabar Laksanakan Maklumat Kapolri: Larang Kegiatan dan Cabut Atribut FPI

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A. Chaniago di Mapolda Jabar. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Polda Jabar akan menindak penggunaan atribut Front Pembela Islam (FPI). Penindakan tersebut dilakukan atas dasar Maklumat Kapolri yang baru saja dikeluarkan hari ini.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, nantinya penindakan yang akan dilakukan sesuai dengan Maklumat Kapolri. 

"Ya tentunya kalau sudah ada Maklumat, sudah kita lakukan. Iya (bakal ditindak) di situ (maklumat) juga akan ada poin-poinnya kita akan jalankan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (1/1).

Selain atribut, Erdi menuturkan penindakan juga akan dilakukan terhadap spanduk-spanduk FPI. 

"Ya (termasuk spanduk), sesuai Maklumat Kapolri (akan ditindak). Dilaksanakan sesuai Maklumat," jelasnya. 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Selain itu, pemerintah juga melarang penggunaan atribut FPI.

Terkait pelarangan itu, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Maklumat soal FPI. Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), ditanda tangani Idham Azis pada Jumat (1/12/2020).

Maklumat ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Lewat maklumat itu, Kapolri meminta masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan FPI maupun menggunakan simbol FPI.

"Masyarakat tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI," ujar Idham Azis dalam maklumat itu.

Kapolri juga memerintahkan Satpol PP serta TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang atribut maupun spanduk FPI. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," kata Idham.