Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, Muhammadiyah Sarankan Bangun Dialog

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Senin (3/2). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Usulan menjadikan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional tengah jadi polemik. Ada pro maupun kontra atas usulan ini.

"Semuanya harus ada dialog dan titik temu. Perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa yang memang punya sisi-sisi yang tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (22/4).

Haedar menarik kembali ke masa lalu. Saat itu usulan gelar pahlawan nasional pada Presiden pertama RI Sukarno juga menimbulkan kontroversi. Sampai akhirnya, Sukarno terlambat diberi gelar pahlawan.

"Padahal beliau adalah tokoh sentral, proklamator, dan lain sebagainya. Ada juga tokoh-tokoh dari kekuatan masyarakat seperti dulu Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan seterusnya, yang juga waktu itu sulit untuk diberi penghargaan, tapi akhirnya bisa," katanya.

Haedar Nashir di Jakarta, Kamis (25/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Maka dari itu, soal hal ini, ke depan perlu dibangun dialog untuk rekonsiliasi.

"Lalu dampak dari kebijakan-kebijakan yang dulu berakibat buruk pada HAM dan lain sebagainya, itu diselesaikan dengan mekanisme ketatanegaraan yang tentu sesuai koridornya," jelasnya.

Dalam konteks bangsa, menurut Haedar memang sudah saatnya mencoba untuk melakukan rekonsiliasi bertahap.

"Supaya semuanya tidak saling tarik-ulur yang kontradiktif dan menghilangkan potensi bangsa ini. Dan ke depan, kita berharap justru pelajaran ini harus menjadi rujukan bagi para tokoh bangsa berseksama lah dalam memimpin Indonesia," ujarnya.