Polemik Mahathir Minta Malaysia Ambil Singapura dan Kepulauan Riau

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memberikan kuliah umum pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2022). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, Negeri Jiran seharusnya mengeklaim Singapura dan Kepulauan Riau.

Pernyataan itu disampaikan Mahathir saat pidato pada Minggu 19 Juni 2022 dalam acara di Negara Bagian Selangor bernama Kongres Survival Melayu.

Menurut Mahathir, Singapura seharusnya menjadi bagian Malaysia, lantaran dulunya Negeri Singa adalah bagian dari Johor. Oleh sebab itu, Johor semestinya mengeklaim agar Singapura dikembalikan ke Malaysia.

"Tidak ada tuntutan apa pun dari Singapura. Malahan, kita memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan baru dari sebuah negara bernama Singapura," kata Mahathir.

Ia menambahkan, Pemerintah Malaysia merasa lebih berharga memenangkan kendali di Pulau Sipadan dan Ligitan melawan Indonesia. Di lain sisi, Malaysia malah kalah atas sengketa Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh melawan Singapura.

"Kami semestinya meminta kembali Singapura begitu juga Kepulauan Riau, karena mereka adalah tanah Melayu," ucap dia.

Pernyataan Mahathir itu memicu polemik. Mulai dari Pemerintah Malaysia hingga Kemlu RI memberikan tanggapan.

Mahathir Mohamad saat menggelar konferensi pers. Foto: AFP/MOHD RASFAN

Komentar Mahathir soal Kepri Tak Cerminkan Pendirian Pemerintah

Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menanggapi pernyataan Mahathir itu. Mereka menegaskan, pernyataan tersebut tidak selaras dengan pandangan Pemerintah Malaysia.

"Sebagai individu, Mahathir berhak untuk mengeluarkan pendapat," jelas Kuasa Usaha Sementara Kedubes Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq dengan bahasa Melayu.

"Namun kenyataan beliau tidak mencerminkan pendirian Pemerintah Malaysia," lanjutnya.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, dalam konferensi pers virtual di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (20/1/2022). Foto: Kemlu RI

RI Tak Lihat Dasar Hukum dan Alasan Mahathir soal Klaim Kepulauan Riau

Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, menyebut komentar Mahathir tidak berdasar. Menurut Faizasyah Mahathir tidak semestinya melontarkan komentar semacam itu.

"Di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, seorang politisi senior seharusnya tidak menyampaikan statement yang tidak berdasar (baseless) yang dapat menggerus persahabatan," tegas Teuku.

"Indonesia tidak melihat dasar hukum dan alasan pernyataan Mahathir," ungkapnya.

Tim SAR gabungan dari KPLP melakukan pencarian Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban kapal tenggelam di Perairan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (19/6/2022). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO

Kepulauan Riau Sampai Kapan Pun Akan Jadi Wilayah NKRI

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan Kepulauan Riau adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI.

"Perlu ditekankan bahwa kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI," tegas Teuku.

Faizasyah menekankan, wilayah NKRI telah ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Tim SAR gabungan menunjukkan peta titik fokus pencarian Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal korban kapal tenggelam di Perairan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (19/6/2022). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO

Harusnya Malaysia yang Masuk Kepri

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyayangkan pernyataan, Mahathir Mohamad, yang menyebutkan Kepri seharusnya masuk dalam bagian Malaysia.

Ia dengan tegas menyatakan, wilayah Provinsi Kepri merupakan bagian dari kedaulatan negara Indonesia.

"Seharusnya, Malaysia yang masuk dalam wilayah Kepri," kata Ansar.

Kendati demikian, dirinya tidak ingin menanggapi terlalu jauh terkait pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia. Sebab, menurutnya, pernyataan tersebut datang dari pendapat pribadi Mahathir Mohamad.

Terlebih, jelas sekali bahwa Provinsi Kepri merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia.

"Saya rasa tidak ada yang perlu diperdebatkan," sebut Ansar.