Polemik Razia Tak Pakai Masker di Dalam Mobil saat PSBB DKI Jakarta

Warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 mengecat balok trotoar saat terjaring Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Pasar Jumat, Jakarta, Senin (14/9). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB setelah kasus corona di ibu kota kian melonjak. Sejak diberlakukan pada Senin (14/9), ada beberapa aturan yang menuai polemik, salah satunya denda bagi mereka yang tidak mengenakan masker.

Evani Jesslyn menjadi salah seorang warga Jakarta yang mengaku masih bingung dengan aturan tersebut. Evani terjaring razia karena menurunkan masker di dalam mobil, padahal sedang menyetir sendirian.

Evani juga heran, razia tersebut justru menimbulkan kerumunan di posko tempat ia dan para pelanggar dikumpulkan. Untuk menghindari kerumunan, Evani memilih bayar denda senilai Rp 55 ribu ke aparat.

Aturan soal pemakaian masker tertuang dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Jakarta. Di sana, diatur soal berkegiatan di luar rumah menggunakan mobil pribadi, secara spesifik, aturannya tertuang dalam Pasal 18 ayat 4.

Petugas Satpol PP mengimbau kepada pengendara untuk menggunakan masker dengan baik dan benar dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Pasar Jumat, Jakarta, Senin (14/9). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Di pasal itu dituliskan, setiap pengguna mobil pribadi tetap wajib memakai masker. Di aturan ini memang tidak spesifik menyebutkan apakah berlaku untuk untuk pengendara yang hanya sendiri atau ada penumpang lain di dalam mobil.

Selain Pergub Nomor 88 Tahun 2020, terdapat Pergub Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Menjawab permasalahan itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan, razia yang dilakukan aparat murni bertujuan untuk mengedukasi pengemudi. Agar nantinya, pengemudi paham betul apa kegunaan penggunaan masker di masa pandemi saat ini.

"Kita tidak tahu orang yang tidak menggunakan masker ini di dalam mobil apakah dia membawa masker atau memang dia membawa masker tapi tidak menggunakan masker. Kalau dia membawa masker tetapi tidak menggunakan mungkin kita bisa mengingatkan saya supaya maskernya digunakan," ujar Arifin dalam diskusi virtual bersama BNPB, Kamis (17/9).

Arifin pun menampik bahwa razia ini hanya bertujuan untuk menarik denda dari para pelanggar. Menurut dia, seluruh aturan dan pembatasan yang dilakukan Pemprov saat ini murni untuk melindungi warganya dari ancaman virus COVID-19.

Petugas melakukan razia masker di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

"Ini juga sebenarnya upaya untuk bagaimana kita melindungi masyarakat kita sebenarnya bukan semata-mata kita ingin memberikan penindakan sanksi dan sebagainya tidak. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat," ucap dia.

Senada dengan Pemprov DKI, juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, menyambut baik aturan tersebut. Ia lantas meminta masyarakat dapat membaca detail pembatasan yang diberlakukan itu pada Pergub yang sudah diterbitkan. Tak hanya dibaca, Wiku meminta agar aturan itu dapat dijalankan.

"Kalau kita lihat Pasal 4 Pergub DKI 79/2020, menyatakan bahwa setiap orang di DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu meliputi menggunakan masker yang menutupi mulut hidung dan dagu di luar rumah dan atau menggunakan kendaraan bermotor," kata Wiku.

Mohon diikuti aturan tersebut karena itu upaya untuk melindungi diri kita semua," lanjut dia.

Meski didukung pemerintah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, justru menilai sebaliknya. Menurut dia, aturan itu sama sekali tidak efektif untuk menekan penularan. Sebab, tidak ada interaksi dengan orang lain saat melepas masker di mobil pribadi. Menurutnya, Pemprov harus amati potensi penularan di lokasi lain yang jauh lebih besar.

"Iya (tidak efektif), buang-buang umur dan buang-buang waktu. Ada potensi penyebaran yang lebih besar," kata Teguh.

"Kendaraan pribadi tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi dengan orang lain," tambahnya.

Menurut Teguh, lebih baik pengawasan protokol kesehatan difokuskan pada lokasi yang memungkinkan terjadinya interaksi yang melibatkan banyak orang. Misalnya di mal, pasar, kantor, dan lainnya.

"Dari sisi efektifitas pengawasan, mengawasi dan menindak masyarakat yang berada di mobil pribadi jelas bukan pilihan yang tepat. Akan lebih baik melakukan pengawasan dan penindakan ke wilayah yang tingkat interaksi warga ya tinggi," pungkasnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: