Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.0
6 Ramadhan 1446 HKamis, 06 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Polisi Australia Selidiki Pengibaran Bendera OPM di KJRI
7 Januari 2017 12:08 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:19 WIB
ADVERTISEMENT

Pemerintah Australia mengaku prihatin atas insiden penerobosan kompleks Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne oleh pendukung gerakan separatis Papua merdeka. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani kepolisian Australia.
ADVERTISEMENT
"Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia prihatin dengan insiden apapun yang melibatkan masuknya orang tanpa persetujuan ke dalam area diplomatik dan konsuler di Australia," ujar juru bicara Kedutaan Besar Australia di Jakarta kepada kumparan, Sabtu (7/1).
Dalam insiden yang terjadi Jumat siang itu, pelaku memanjat pagar dan berhasil masuk ke kompleks KJRI lalu mengibarkan bendera bintang kejora Organisasi Papua Merdeka, OPM. Aksi ini direkam video dan diunggah di media sosial.
Australia mengatakan kasus ini tengah ditangani oleh Polisi Federal Australia (AFP) yang bekerja sama dengan personel diplomatik Indonesia. Pelaku masih belum ditangkap hingga saat ini.
"AFP secara aktif menyelidiki masalah ini dan tindakan lebih lanjut yang mungkin diambil akan diputuskan setelah penyelidikan selesai," lanjut mereka.
ADVERTISEMENT
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah melayangkan protes atas insiden penerobosan itu. Indonesia menekankan soal tanggung jawab Australia untuk melindungi kantor perwakilan diplomatik asing, seperti yang diatur dalam Konvensi Wina.
Pemerintah Australia sendiri mengatakan bahwa mereka serius menegakkan kewajiban negara yang diatur di Konvensi Wina.
"Australia menanggapi dengan serius kewajibannya di bawah Konvensi Wina dalam hal Hubungan Diplomatik dan Konsuler mengenai keselamatan dan martabat staf diplomatik dan tempat diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat," ujar juru bicara Kedubes Australia.
Insiden ini terjadi di tengah gejolak hubungan antara RI dan Australia. Sebelumnya militer Indonesia menghentikan program kerja sama dengan Australia akibat adanya material yang dianggap melecehkan kedaulatan negara.
Salah satu material yang membuat TNI berang terkait kedaulatan Indonesia di Papua Barat.
ADVERTISEMENT
Pemerintah Australia kepada kumparan sekali lagi menegaskan sikap mereka mendukung Indonesia atas penguasaan seluruh wilayah Papua.
"Australia secara penuh mengikuti Perjanjian Lombok yang mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan kedaulatan Indonesia atas propinsi-propinsi Papua," tegas juru bicara Kedubes Australia.