Polisi Bongkar Kasus Prostitusi Modus Terapis Pijat di Jakut, 2 Orang Ditangkap

Ilustrasi prostitusi di Spanyol. Foto: Shutterstock

Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar kasus prostitusi dengan modus terapis pijat panggilan. Sebanyak dua orang yakni SM (56) dan TR (29) turut ditangkap.

SM merupakan muncikari. Sementara TR orang yang membantu praktik prostitusi tersebut. Kasus ini berhasil diungkap pada 4 Februari 2025 lalu.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, mengatakan para korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai pegawai swasta. Namun, mereka justru dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Para korban juga disamarkan status pekerjaannya sebagai pegawai warung makanan.

“Kedua tersangka ini menawarkan dan mencarikan pelanggan untuk pelayanan seksual, menjemput serta mengantar korban ke lokasi, dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut,” kata Martuasah dalam keterangannya, Rabu (19/2).

Martuasah menyebut para pelaku memasang tarif sebesar Rp 2 juta untuk sekali kencan. Sementara korbannya hanya diberikan Rp 100-200 ribu.

Menurut dia, pelaku sudah beroperasi sejak 6 bulan terakhir. "Perputaran uang dalam transaksi mereka mencapai hampir Rp 1 miliar," katanya.

Martuasah mengatakan ada 16 orang yang menjadi korban perdagangan orang tersebut. Beberapa di antaranya masih dibawa umur.

“Dari keterangan tersangka, diketahui jumlah korban yang terjerat dalam praktik TPPO tersebut diduga mencapai 30 orang. Para tersangka sengaja menerapkan sistem kredit utang sehingga para korban terpaksa harus terus melakukan pekerjaan tersebut," katanya.

“Kami sangat prihatin dengan kasus ini. Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan yang halal, tetapi malah dieksploitasi. Lebih parahnya lagi, mereka juga dibuat memiliki utang dengan pelaku, sehingga terpaksa bertahan dalam situasi ini,” tambahnya.

Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya korban-korban lain.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 76F jo Pasal 83 dan/atau Pasal 76 jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang berkaitan dengan praktik prostitusi dan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan.