Polisi Gerebek Kantor Presiden Korsel Yoon Suk-yeol

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato kepada bangsa di Seoul, South Korea, Sabtu (7/12/2024). Foto: The Presidential Office/ handout via Reuters

Polisi Korea Selatan menggerebek kantor Presiden Yoon Suk-yeol, Rabu (3/12). Tindakan itu merupakan bagian dari penyelidikan atas deklarasi darurat militernya yang kontroversial.

Penggerebekan juga dilakukan di Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional.

“Tim Investigasi Khusus telah mengamankan bukti dari beberapa lokasi terkait kasus ini,” ujar perwakilan unit tersebut kepada AFP.

Presiden yang tengah menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan itu juga dicekal bepergian ke luar negeri.

Kasus ini mencuat setelah dirinya mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu dengan melibatkan pengerahan pasukan dan helikopter ke parlemen. Selang enam jam, status itu pun dibatalkan menyusul tekanan publik dan parlemen.

Mantan Menteri Pertahanan Coba Bunuh Diri

Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun. Foto: SAUL LOEB/AFP

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus ini.

Kim resmi ditangkap pada Selasa malam (10/12) atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan perannya dalam operasi militer darurat tersebut. Sebelum penangkapannya, Yonhap melaporkan bahwa Kim sempat mencoba bunuh diri.

Dalam pernyataannya melalui pengacara, Kim mengaku bertanggung jawab penuh atas situasi ini.

“Segala tindakan bawahan saya dilakukan atas perintah langsung dari saya,” katanya.

Kim juga diduga memerintahkan pengiriman drone ke Pyongyang sebagai provokasi terhadap Korea Utara, sebuah langkah yang dianggap sebagai dalih untuk mendeklarasikan darurat militer.

Media pemerintah Korea Utara turut memberikan komentar tajam terhadap situasi ini.

“Dekrit darurat militer Yoon Suk Yeol, yang mencerminkan kediktatoran fasis, telah menciptakan kekacauan di Korea Selatan,” tulis salah satu media negara tersebut.

Yoon membela langkahnya dengan alasan melindungi Korsel dari ancaman Korut dan elemen antinegara. Namun, hubungan kedua Korea berada di ujung tanduk. Korut terus melakukan peluncuran rudal yang melanggar sanksi PBB.

Krisis Politik dan Tekanan Publik

Para pengunjuk rasa mengenakan ponco di tengah hujan saat mereka mengambil bagian dalam aksi menyalakan lilin yang menyerukan penggulingan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di tangga Majelis Nasional di Seoul, Kamis (5/12/2024). Foto: Jung Yeon-je/AFP

Dukungan publik terhadap Yoon anjlok, ribuan warga Korea Selatan menggelar protes di tengah suhu beku untuk menuntut pengunduran dirinya.

Partai People Power yang menaungi Yoon juga terpecah. Sebuah satgas partai mengusulkan agar Yoon mundur pada Februari atau Maret, disusul pemilu baru.

Namun, proposal ini belum mendapatkan persetujuan penuh dari partai.

Sementara itu, parlemen dan partai oposisi kembali bergerak untuk memakzulkan Yoon.

Gerakan ini hanya membutuhkan delapan suara tambahan dari anggota PPP untuk mencapai mayoritas dua pertiga. Dua anggota partai telah menyatakan dukungan terhadap mosi ini.