Polisi: Kalau Terus Diisi Aksi Politik, Bisa-bisa CFD Tutup

Penjagaan di CFD Bundaran HI diperketat. (Foto: Aria Rusta/kumparan)

Polri menyayangkan aksi benuasa politis yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh kelompok tertentu di daerah Car Free Day (CFD), Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Bahkan, Polri berpendapat jika CFD terus disusupi oleh aksi politis, tidak menutup kemungkinan CFD akan ditutup nantinya.

"CFD itu baik tujuannya, tapi kalau dimanfaatkan dengan yang tidak sesuai seperti mereka memanfaatkan untuk kampanye dan kegiatan politik, bisa-bisa CFD tutup. Enggak ada CFD nanti, yang rugi kita juga. CFD udah sekian tahun bagus berjalan, kalau sampai tutup kan sayang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada kumparan (kumparan.com), Senin (7/5).

Setyo kembali menegaskan mengenai fungsi dari dibukanya kegiatan CFD. Ia juga meminta kepada masyarakat agar memanfaatkan kegiatan CFD dengan kegiatan yang jauh dari nuansa politik.

Setyo usai tinjau GBK. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

"Jadi gini, kenapa dibuat hari bebas kendaraan bermotor atau CFD? Itu tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas buang. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya kendaraan motor, ruang-ruang itu yang kosong digunakan untuk berkumpul warga. Itu kan bisa diisi untuk olahraga, kesenian, kebudayaan, gitu," ucap Setyo.

"Karena kalau dibiarkan ada kelompok identitas tertentu berkumpul, itu nanti akan terjadi konflik horizontal," lanjutnya.

Sementara terkait dengan pengamanan yang akan dilakukan oleh anggota Polri setiap pekan di acara CFD, Setyo mengaku hal itu tidak mungkin bisa terus dilakukan. Ia mengungkapkan masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan para anggota Polri.

"Kemudian kalau polisi mengamankan itu ya selama masyarakat masih terus begitu. Tapi kasian juga polisinya, kita juga ada tugas-tugas lain yang urgent. Saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa agar Pemda yang mengatur, ini kan kewenangan Pemda masing-masing. Pemda DKI kan ada Pergub yang mengatur disana tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik dan sara. Nah ini bisa dijadikan role model atau contoh daerah lain," ujar Setyo.

Aksi bernuansa politik di CFD menuai berbagai kritik luas, karena CFD mestinya steril dari kegiatan politik. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan yang diteken oleh Gubernur DKI terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB menyebutkan tidak boleh ada kegiatan politik di area car free day.