Polisi Tembak Mati Polisi di Solok Selatan, Beking Tambang Ilegal Harus Diungkap

Petugas provost mengawal tersangka AKP Dadang Iskandar saat konfrensi pers di Mapolda Sumatera Barat, di Padang, Sabtu (23/11/2024). Foto: Dok. kumparan

Kasus polisi tembak mati polisi di Solok Selatan harus diusut tuntas dan transparan. Polri harus menuntaskan penyidikan yang dilakukan almarhum Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar, yang membongkar kasus tambang galian C.

Kompol Ulil diketahui ditembak rekannya AKP Dadang karena pengungkapan kasus tambang galian C tersebut.

"Kami mendesak agar kasus ini diungkap secara transparan, termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat dalam melindungi aktivitas tambang ilegal,” tegas Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, Senin (25/11/2024).

Gunhar mensinyalir, ada konflik kepentingan dalam penanganan tambang ilegal di wilayah tersebut. Gunhar menilai, insiden ini adalah cerminan dari maraknya tambang ilegal yang kerap mendapat bekingan dari oknum aparat.

Gunhar juga mengusulkan agar Komisi XII DPR RI segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Solok Selatan. Sidak ini dinilai penting untuk meninjau langsung situasi di lapangan dan memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara.

Menurutnya, penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dari segi pendapatan serta mencederai amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kita butuh langkah konkret, antara Kementerian ESDM dan TNI-Polri untuk menangani maraknya tambang ilegal. Koordinasi antarinstansi ini penting agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tegas dan terukur,” tambah Gunhar.

Gunhar juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu mengatasi persoalan tambang ilegal ini dengan segera.

Menurutnya, insiden penembakan di Solok Selatan hanyalah bagian kecil dari permasalahan besar yang harus diungkap, yakni jaringan tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan praktik tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan rakyat.