Politikus Demokrat Minta Isu Wacana Presiden 3 Periode Diakhiri

Wakil Ketua Komisi III (Demokrat), Benny K Harman. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny K Harman, kembali menyoroti isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode melalui amandemen UUD 1945.

Benny meminta Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegas terkait wacana ini. Benny menilai sikap Jokowi sajuh ini belum jelas. Sebab hanya menyerahkan sepenuhnya kepada MPR.

"Jadi sikap Presiden harus jelas, tidak bisa mengatakan itu urusan MPR, tidak bisa Presiden mengatakan soal amandemen itu urusan MPR dan Presiden tidak boleh melakukan intervensi. Yang dibutuhkan masyarakat sikap tegas Bapak Presiden," kata Benny dalam diskusi virtual, Senin (13/9).

"Kalau pun nanti ada amandemen UUD untuk menambah masa jabatan, memperpanjang masa jabatan beliau sampai 2027, beliau harus dengan tegas menolaknya. Begitu juga kalau ada amandemen untuk menambah jabatan presiden 3 periode, Bapak Presiden Jokowi juga dengan tegas mengatakan menolak dan menyatakan tidak mau mau lagi," lanjut dia.

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi di Yogya. Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jika melihat ke belakang, Jokowi sudah berulang kali menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Eks Wali Kota Solo itu pertama kali bicara soal perpanjangan jabatan presiden 3 periode pada Desember 2019.

Jokowi bahkan menyebut pihak yang menyebarkan isu ini memiliki tiga motif tersendiri.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya," kata Jokowi saat berbincang dengan awak media pada 2 Desember 2019 di Istana Merdeka, Jakarta.

"Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan," tambah Jokowi.

Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan rombongan Amien Rais, membahas laporan Komnas HAM, di Istana Presiden, Selasa (9/3). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Tidak lama setelah itu, Jokowi kembali berbicara soal isu wacana 3 periode ketika muncul dari tudingan eks Ketua MPR Amien Rais. Amien menyebut, ada skenario yang digunakan agar Jokowi dapat dipilih kembali yakni dengan meminta adanya sidang istimewa MPR.

Jokowi menegaskan, dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, dirinya sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. UUD 1945, kata Jokowi, telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang harus dipatuhi bersama.

Benny K Harman. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menurut Waketum Demokrat ini, wacana presiden 3 periode hingga perpanjangan masa jabatan presiden akan berakhir jika Jokowi menunjukkan sikap tegas.

"Saya rasa apabila beliau memberikan penjelasan penegasan mengenai masalah ini, masalahnya selesai. Tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat bahwa rezim sekarang ini sedang menumpuk kuasa, sedang menumpuk harta, sedang mempertahankan kekuasaan dengan cara menggunakan konstitusi," sebutnya.

Benny berpandangan, sebenarnya amandemen UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaan bukanlah praktik baru. Namun, menurut pengalaman beberapa negara, amandemen justru mengubur demokrasi.

"Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan apabila pemimpin atau presiden mempertahankan kekuasaan dengan cara mengubah konstitusi, maka pada saat yang bersamaan sebetulnya pemimpin yang bersangkutan sedang menguburkan demokrasi, dia sedang menggali lubang, menggali kubur untuk mematikan demokrasi" kata dia.

Oleh sebab itu, Benny berharap kejadian di negara lain tak terjadi di Indonesia. Benny meminta isu presiden 3 periode segera diakhiri.

"Itulah yang kita takut selama ini sehingga agenda amandemen konstitusi di tengah-tengah isu-isu yang berkembang hiruk pikuk tadi tidak ada kejelasan ke mana isu ini akan berakhir dan dari mana munculnya," pungkas Benny.