Politikus Demokrat: Saatnya Bersih-bersih Polisi Korup dan Abuse of Power

Santoso, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Santoso mengingatkan Polri agar mengambil pelajaran dari insiden duren tiga atau penembakan Brigadir Yosua yang masih menyedot perhatian publik.

Ditetapkannya eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka harus menjadi momen Polri untuk berani mengambil tindakan tegas dalam membersihkan lingkungan Polri.

“Atas kondisi saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Polri kepada anggotanya yang bermental korup dan abuse of power,” kata Santoso kepada wartawan, Kamis (25/7)

Buntut dari kasus Ferdy Sambo membuat isu perjudian yang diduga dilakukan oleh internal Polri mencuat.

Santoso pun menyebut, jajaran petinggi Polri tidak boleh berpura-pura tidak tahu atas perilaku beberapa oknum Polri yang bertindak sebagai penyokong tindak pidana yang terorganisir.

“Beking yang dilakukan itu adalah melindungi kejahatan judi (konvensional/online), narkoba, ilegal mining, ilegal fishing & ilegal logging serta kejahatan lain yang meresahkan masyarakat,” imbuh Santoso.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat bersiap untuk rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Lebih jauh, legislator dapil Jakarta ini menyarankan Kapolri dapat memerintahkan para Kapolda dan Kapolres untuk melakukan pemberantasan judi dan narkoba di wilayahnya.

Ia pun meminta Kapolri tak segan mencopot jabatan bawahannya yang terlibat dalam perjudian dan narkoba.

“Dan jika ada maka Kapolda dan Kapolres dicopot dari jabatan. Bagi yang berhasil (menangkap pelaku) diberi reward promosi jabatan,” urai Santoso.

Santoso berpandangan, sudah saatnya kenaikan pangkat & jabatan di Polri bukan hanya pada instrumen kompetensi dan lamanya pengabdian, menurutnya yang lebih penting adalah penilaian tentang mentalitas serta moralitas.

“Tidak boleh ada lagi di tubuh Polri seorang jenderal atau komandan membunuh anak buahnya sendiri,” tegas Santoso.

Santoso berpendapat, salah satu caranya Polri bisa meminta Jokowi menerbitkan Keppres untuk mewujudkan perbaikan.

“Polri harus lebih humanis dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Dalam rangka melakukan perbaikan (reformasi) itu, jika perlu Polri meminta kepada Pak Jokowi mengeluarkan Keppres yang berhubungan dengan reformasi yang dilakukan oleh Polri,” pungkas Santoso.