Politikus Demokrat: Waspada Lingkaran Jokowi Berangus Pengkritik Jelang 2024

Ilustrasi Partai Demokrat. Foto: Shutterstock

Politikus Demokrat Santoso menilai pernyataan Ketum Barikade 98 (relawan Jokowi) yang juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani patut diwaspadai. Menurutnya, ini tanda bahwa orang dekat Presiden Jokowi akan berusaha mencederai demokrasi jelang Pemilu 2024.

Santoso menanggapi pernyataan Benny yang meminta izin Jokowi untuk tempur dengan antipemerintah.

"Ini peringatan dini bagi kita bahwa orang dekat lingkar Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 akan memberangus para pengkritik Pak Jokowi. Cara seperti itu jelas mereka takut kehilangan jabatan dan mencederai demokrasi. Rakyat harus melawan dan bersatu, jangan terprovokasi," kata Santoso, Rabu (30/11).

"Perlawanan di sini adalah perlawanan dalam sistem demokrasi, di mana pergantian pimpinan nasional dan rezim yang dilakukan melalui pemilu. Jangan pilih lagi rezim yang menganggap bahwa mengkritik adalah suatu kejahatan yang harus ditekan serta ditindas," imbuhnya.

Santoso sangat menyesalkan pernyataan Benny yang menimbulkan konflik di ruang publik itu. Ia memandang, relawan seharusnya memberi ruang luas kepada presiden yang didukung untuk membangun Indonesia.

"Bukan malah mengkompori agar memberangus elemen masyarakat yang kritis atas kebijakan dan program presiden. Namanya saja relawan, yang artinya orang yang rela dan ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan kelompok dan menganggap pihak lain adalah musuh yang harus dilenyapkan," ungkapnya.

Santoso menilai Benny haus kekuasaan. Menurutnya, permintaan kepada Jokowi untuk menindak pengkritik pun adalah cara Benny menarik hati Jokowi demi jabatan.

"Menghalalkan segara cara untuk duduk dalam kekuasaan itu. Tipikal warga bangsa yang perilakunya mirip Dorna, tokoh perwayangan yang selalu mengadu domba untuk kepentingannya sendiri," ungkapnya.

"Tidak pantas ada di lingkaran presiden, apalagi menjadi pejabat negara. Karena ia akan cenderung memakai jabatan itu bukan untuk bekerja, tapi untukk menjilat dan menghambakan dirinya demi jabatan, bukan lagi demi bangsa dan negara," ungkapnya.

Di sisi lain, Santoso yakin pernyataan Benny tak akan dipentingkan oleh Jokowi.

"Saya yakin Presiden Jokowi tidak akan larut atas keinginan relawan yang terindikasi memecah belah bangsa itu. Presiden bertemu pendukungnya wajar, namun tidak elok jika presiden milik seluruh bangsa mau mendengar masukan yang dapat menciptakan instabilitas bangsa," pungkas dia.

Benny Rhamdani merupakan mantan anggota DPD (senator) dari Sulut dan mantan direktur kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Dia juga pernah menjadi pengurus DPP Hanura.

Pada 15 April 2020, Jokowi melantik Benny sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Dalam sebuah video, Benny terlihat meminta Presiden Jokowi menindak tegas pihak yang menentang pemerintah dan menghina Presiden Jokowi.

Percakapan tersebut terjadi saat Jokowi bertemu dengan para ketum organisasi relawan sebelum acara Nusantara Bersatu dimulai di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11). Jokowi tampak menyimak usulan yang diutarakan Benny.

"Kita ini pemenang Pak, Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny kepada Jokowi.

"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur di lapangan, kita lebih banyak," tuturnya.