Politikus Gerindra: Banyak Anggota Fraksi Tolak Anggaran Gorden DPR, Tak Urgen

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Politikus Gerindra Andre Rosiade mengungkap tak sedikit anggota Fraksi Gerindra menolak penggantian gorden rumah dinas anggota DPR yang tengah menjadi polemik.

Andre menilai pengadaan gorden rumah dinas bukan hal mendesak untuk dilakukan saat ini.

“Banyak anggota Gerindra, seperti yang dibicarakan Pak Habiburokhman, untuk menolak anggaran gorden ini, karena ini bukan hal yang urgen bagi anggota Fraksi Gerindra,” kata Andre dalam pernyataannya, Selasa (10/5).

Andre yang juga merupakan anggota Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT DPR RI) menerangkan, pengadaan gorden sejak awal sudah menuai pro dan kontra dari para anggota dewan dan publik. Ia menyayangkan sikap Kesekjenan DPR RI masih melanjutkan pengadaan tersebut.

Ia menyadari bahwa publik semakin gaduh ketika perusahaan dengan penawaran harga tertinggi justru memenangkan tender. Oleh sebab itu, ia memastikan BURT akan memanggil pihak Kesekjenan DPR RI terkait hal ini.

“Mengenai anggaran gorden, kami ingin menyampaikan dari awal anggaran gorden Rp 43,5 miliar memang mengundang pro dan kontra. Tapi tender tetap dilaksanakan oleh pihak Kesekjenan DPR. Nah, kembali timbul kegaduhan baru di mana pemenang tender adalah orang atau perusahaan yang menawarkan harga tertinggi,” jelasnya.

“Untuk itu setelah masa sidang ini dibuka, setelah reses ini berakhir, BURT akan segera memanggil pihak kesekjenan untuk mengklarifikasi," tambahnya.

Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa

Andre mengungkap karena kegaduhan pengadaan gorden tersebut, sejumlah anggota BURT mengusulkan tender dilakukan audit hingga dibatalkan. Ia mengatakan keberlanjutan pengadaan tersebut akan ditentukan oleh BURT setelah menerima keterangan Kesekjenan DPR.

"Nah, nanti akan diputuskan, akan diteruskan atau dihentikan,” terangnya.

“Ada teman-teman BURT yang mengusulkan tender ini dibatalkan, ada juga yang usul ini diaudit oleh inspektorat DPR RI dan oleh BPK. Jadi intinya terjadi pro dan kontra di DPR,” ujarnya.

Setjen DPR RI menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, dengan alokasi set gorden sekitar Rp 90 juta per rumah.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerangkan gorden perlu diganti karena sudah lapuk dan tak layak, dan ada permintaan penggantian oleh sejumlah anggota dewan sejak 2010.

Penganggaran ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena jumlah anggaran yang fantastis. Beberapa anggota DPR pun sempat meminta anggaran tersebut dikaji ulang.

Suasana kantor PT Bertiga Mitra Solusi di Green Lake City Tangerang, pemenang tender gorden rumah dinas jabatan anggota DPR, Senin (9/5/2022). Foto: Dok. Sherly Islamia

Suasana kantor PT Bertiga Mitra Solusi di Green Lake City Tangerang, pemenang tender gorden rumah dinas jabatan anggota DPR, Senin (9/5/2022). Foto: Dok. Sherly Islamia

Namun, tender tetap berlanjut dan PT Bertiga Mitra Solusi terpilih dari 49 peserta tender dengan tawaran tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.

Penolakan pengadaan gorden di antaranya disampaikan Wakil Ketua Komisi VII Fraksi PAN Eddy Soeparno, Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Krisdayanti, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi, hingga Wakil Ketua Komisi X Fraksi Demokrat Dede Yusuf.