Politikus Gerindra Soal Polemik Said Didu dan Luhut: Pejabat Harus Lapang Dada

Said Didu saat memberikan kesaksian pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Anggota Komisi III DPR yang juga politikus Gerindra Habiburokhman ikut menimpali polemik antara eks sesmen BUMN Said Didu dan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan.

Habiburokhman menyarankan agar Luhut tak membawa Said Didu ke polisi. Alasannya, sebagai pejabat publik, Luhut harus lapang dada.

"Kami sarankan agar Pak Luhut tidak perlu pidanakan Pak Said Didu. Kalau ada pernyataan Pak Said Didu, baiknya cukup dibantah atau klarifikasi dengan jelas. Kalau sudah klarifikasi saya yakin masyarakat kita yang sudah cerdas bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah," jelas Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (4/4).

Menurut Habiburokhman, tindakan pelaporan terhadap pengkritik justru akan semakin menyudutkan si pelapor karena isunya akan bergeser jadi pengekangan kebebasan berpendapat oleh penguasa.

"Saya tahu Pak Luhut orang baik berjiwa Sapta Marga yang tak hanya memikirkan uang. Tapi harus diingat pejabat publik harus bisa lapang dada menerima berbagai kritikan, termasuk yang bernada kecaman. Masyarakat mengkritik karena mereka menaruh harapan besar agar kita bisa kerja maksimal," beber dia.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1) Foto: Darin Atiandina/kumparan

Perseteruan Said Didu dan Luhut bermula dari video do YouTube yang diunggah Said Didu. Di video itu Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah wabah corona.

Di video itu, Said Didu menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang ngotot agar Menkeu Sri Mulyani tak ganggu dana untuk IKN meski wabah corona.

“Kenapa itu dilakukan karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannya tidak dipotong. dan saya pikir Pimpro (Pimpinan Proyek) pemindahan ibu kota, Luhut Pandjaitan, itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong. Sehingga Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang,” ucap Said Didu.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Hal itu kemudian direspons oleh pihak Kemenko Maves melalui juru bicara Luhut, Jodi Mahardi. Ia mengatakan pernyataan itu tak berdasar.

“Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilahkan siapa saja untuk membuktikannya,” ujar Jodi dalam keterangannya, Kamis (2/4).