Politikus Golkar Harap Andika Perkasa Tengahi Dudung dan Effendi Simbolon

Jenderal TNI Andika Perkasa saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Politikus Golkar Bobby Rizaldi berpandangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa perlu turun tangan menengahi permasalahan antara KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Permasalahan itu ramai setelah beredar video Dudung yang memerintahkan para perwira menyikapi ucapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan atau ormas.

"Saya tidak ingin berspekulasi dengan video tersebut ya. Tetapi utamanya kalau memang itu beneran apa adanya tanpa editan ini Panglima-lah yang menengahi," kata Bobby di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/9).

Bobby Adhityo Rizaldi. Foto: Abdu Faisal/ANTARA

Bobby mengatakan, sebagai pemimpin tertinggi TNI, Andika seharusnya membuat keterangan bersama para prajurit untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kalau menurut saya karena organisasi militer itu kan komando ya kalau ada kejadian seperti ini bijaknya Panglima-lah yang bisa mengademkan membuat press rilis bersama. Jadi para prajurit dan instansi semua termasuk dari yang bersangkutan itu tidak perlu diperpanjang lagi," tutur dia.

Dia berpandangan Presiden Jokowi tak perlu turun tangan terkait permasalahan Dudung dan Effendi. Masalah ini hanya perlu diselesaikan di ranah TNI.

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan ,sebenarnya terdapat benturan opini Dudung dan Effendi. Sehingga lebih baik pihak yang menengahi berasal dari tubuh TNI.

"Sebenarnya yang berbentur opini itu kan yang bersangkutan jadi baiknya ada pihak yang menengahi tapi masih dari organisasi yang sama," tutup Bobby.

Konpers Anggota Komisi I Effendi Simbolon minta maaf maaf ke TNI didampingi Ketua Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi I Utut Adiyanto, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Annisa Thahira/kumparan

Effendi dinilai tak etis usai menyebut TNI seperti gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022.

Saat itu, Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Andika Perkasa untuk membahas RAPBN 2023 dan sejumlah isu aktual. Yang diundang termasuk Menhan Prabowo, tapi berhalangan hadir sehingga diwakilkan.

Effendi lalu menyoroti absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman di rapat itu. Dia juga menyinggung hubungan Dudung dengan Andika yang diduga tidak harmonis.

Politikus senior PDIP itu juga menyinggung enam anggota TNI AD tersangka kasus mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua. Semua masalah tersebut menurut Effendi menjadikan TNI nampak seperti gerombolan.

Anggota komisi I Fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta maaf soal polemik sebut TNI gerombolan. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Effendi Simbolon kemudian menyampaikan permohonan maafnya atas pernyataan yang dinilai menyinggung perasaan dari para prajurit TNI.

"Dari lubuk hati terdalam saya mohon maaf atas perkataan saya yang menyinggung dan menyakiti prajurit, siapa pun dia perwira, tamtama, dan para pihak yang tidak nyaman atas perkataan yang dinilai lain. Saya mohon maaf," ucap Effendi.

"Saya tunjukkan pada seluruh prajurit bertugas atau purna dan para pihak yang tidak nyaman dan kepada Panglima saya mohon maaf, KSAD, KSAL, KSAU yang mungkin merasa kurang nyaman, saya mohon maaf," imbuhnya.