Politikus Golkar: Uang Bansos Disunat itu Sudah Lama Terjadi

Novi saat menunjukan rekening tabungan bantuan PKH. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beberapa waktu lalu ngamuk usai mengetahui ada oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyunat bansos tunai sebesar Rp 50 ribu.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, John Kenedy Azis, mengaku sudah lama mengetahui praktik menyunat uang bansos.

"Masalah uang bansos disunat, setahu saya sudah lama ini terjadi," ujar John Kenedy saat dimintai tanggapan, Jumat (30/7).

Untuk mencegah praktik serupa terjadi lagi, John menyarankan Kemensos lebih baik bekerja sama dengan bank-bank milik pemerintah. Hal ini untuk mempermudah penerima bantuan PKH membuat rekening, begitu juga dengan penyaluran bansos tunainya.

Selama ini, penyaluran dana bansos PKH, bantuan sosial tunai (BST) dan sebagainya dilakukan lewat Bank Himbara (Himpunan Bank Rakyat).

"Memang sebaiknya dan yang paling penting adalah Kemensos bekerja sama dengan bank-bank, khususnya bank-bank yang ada sampai tingkat desa. Katakanlah itu BRI, BNI atau bank-bank milik pemerintah daerah," tutur dia.

"Bank-bank yang dimaksud itu harus berani dan mau membantu, bagaimana cara membuka rekening untuk penerima bansos itu tidak ada uang pertamanya dan prosedurnya tidak berbelit-belit," lanjut John.

Diharapkan, dengan proses mudah lewat bank-bank pemerintah, masyarakat akan menerima bantuan lebih aman dan tanpa dipotong oleh oknum-oknum tertentu. Dan yang terpenting, akan ada pendamping PKH dari Kemensos yang mengawal dana tersebut agar tepat sasaran dan tepat guna.

Kemensos Salurkan Bansos Tunai Kepada 28.572 Keluarga di Kabupaten Tangerang. Foto: Dok. Kemensos

"Dengan telah dimilikinya rekening oleh masyarakat, dan nanti Kemensos atau Kementerian Lembaga terkait yang ingin memberikan bantuan untuk masyarakat akan menjadi lebih mudah dan aman," ujar legislator dapil Sumatera Barat ini.

"Di samping itu, akan menambah gairah masyarakat untuk menabung dan dengan sendirinya juga akan menambah hidup Bank-bank setempat," tutup John Kenedy.

BST senilai Rp 600 ribu merupakan bantuan dari pemerintah untuk dua bulan, yakni Mei dan Juni. Program ini adalah bantuan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Namun, ditemukan beberapa praktik distribusi bansos tunai dari Kemensos tidak diberikan utuh kepada penerimanya. Hal ini pun yang ditemukan Mensos Risma saat sidak di Kota Tangerang, Rabu (27/7) kemarin.