Politikus Kurdi Abdul Latif Rashid Terpilih Jadi Presiden Baru Irak

Abdul Latif Rashid Presiden Baru Irak Foto: Ahmed Saad/Reuters

Abdul Latif Rashid terpilih menjadi Presiden Irak. Kepastian itu didapat setelah parlemen Irak menggelar pemungutan suara pada Kamis (13/10).

Terpilihnya Rashid diharapkan dapat membawa Irak keluar dari krisis politik yang terjadi satu tahun terakhir.

Al Jazeera melaporkan pemungutan suara tersebut merupakan upaya keempat Irak untuk membentuk pemerintahan baru tahun ini. Dalam pemilihan presiden tersebut, Partai Demokrat Kurdistan (KDP) mengusulkan Abdul Latif Rashid, dan sedangkan saingannya Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) mengusulkan petahana Barham Saleh.

Abdul Latif Rashid Presiden Baru Irak Foto: Ahmed Saad/Reuters

Hasil dari pemungutan suara itu memenangkan Rashid dengan 160 suara melawan 99 suara yang dimiliki Saleh. Persaingan antara Rashid dan Saleh meningkatkan tensi politik di antara kedua partai yang pernah terlibat dalam perang saudara pada 1990an.

Rashid terkenal sebagai politikus veteran Kurdi yang akomodatif dan kompromi. Rashid juga pernah menjabat sebagai Menteri Sumber Daya Air pada 2003 hingga 2010. Ia juga pernah ditunjuk sebagai penasihat Presiden.

Pemungutan suara itu berlangsung di Zona Hijau Baghdad. Selama pemungutan suara, beberapa roket diluncurkan ke Zona Hijau. Kejadian itu menyebabkan lima orang terluka.

Selain Rashid, Politikus syiah Mohammed Shia al-Sudani langsung ditunjuk sebagai perdana menteri dengan tugas utama mendamaikan faksi syiah yang bertikai dan membentuk pemerintahan yang selama satu tahun terakhir mengalami kebuntuan. Al-Sudani menggantikan Perdana Menteri sementara Mustafa al-Kadhemi.

Sesuai dengan peraturan pembagian kekuasaan di Irak, kursi kepresidenan akan diberikan kepada kelompok Kurdi. Sedangkan posisi perdana menteri diberikan kepada kelompok Syiah. Sedangkan ketua parlemen dipegang oleh kelompok Sunni.

Kebuntuan politik dimulai setelah al-Sadr memenangkan pemilihan di parlemen pada Oktober 2021. Namun, al-Sadr gagal menggalang dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Lalu al-Sadr melakukan penarikan dari segala aktivitas politik, yang memicu protes yang menewaskan sedikitnya 30 orang.

Al-Sadr secara terbuka mengkritik sesama pemimpin politik Syiah karena gagal mengindahkan seruannya untuk reformasi. Ketika al-Sudani dicalonkan untuk posisi perdana menteri, pengunjuk rasa yang didukung oleh al-Sadr juga menyerbu parlemen. Sejak saat itulah, Zona Hijau yang menampung banyak gedung pemerintah dijaga ketat.

Meski kaya minyak, pemerintahan di Irak begitu rapuh. Belum terbentiknya pemerintahan disebabkan berbagai protes karena merejalelanya korupsi hingga buruknya infrastruktur.

Akibat kekosongan pemerintahan Irak tidak bisa memanfaatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak untuk membantu pembangunan setempat.

Penulis: Thalitha Yuristiana.