Politikus NasDem: Kalau Masih Ada yang Perlu Diberi Amnesti, Sekalian Saja

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat kerja dengan Jaksa Agung Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024) Foto: Haya Syahira/kumparan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo diminta tanggapan terkait pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana. Rudianto menyambut baik rencana ini.

Ia menilai, pemberian amnesti narapidana bisa menjadi solusi permasalahan rumah tahanan yang melebihi kapasitas.

Bahkan ia mengusulkan agar pemerintah menambah lagi sasaran amnesti.

“Saya malah mengatakan kalau masih ada tindak-tindak pidana yang patut diberi amnesti, sekalian saja semua,” kata Rudianto saat dihubungi, Selasa (16/12).

“Supaya tahanan kita tidak over-kapasitas lagi kira-kira begitu,” lanjutnya.

Pemberian amnesti yang dilakukan Prabowo meliputi sejumlah kasus. Misalnya, UU ITE, politik, hingga pengguna narkoba.

Sejumlah narapidana berdiri di depan selnya di Lapas Kelas II B Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (18/2/2021). Foto: Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO

Pemberian amnesti menurutnya langkah yang bijak ketimbang negara harus menggelontorkan anggaran lagi untuk membangun rumah tahanan baru.

“Karena ada beban negara di dalam kan, kalau terlalu banyak over-kapasitas, buat lagi lapas, buat rutan lagi, menambah beban negara lagi kan,” tuturnya.

Namun, tentunya pemberian amnesti ini tidak boleh asal. Rudianto yakni pemerintah memberikan amnesti ini untuk pelaku tindak pidana ringan yang sejak awal bisa diselesaikan tanpa proses hukum.

“Bahwa kasus-kasus yang bukan kejahatan manusia, kasus pembunuhan dan lain-lainnya yang masih bisa dikomunikasikan, korban yang berlaku yang tidak perlu masuk dalam proses hukum,” tuturnya.

Pembahasan amnesti ini nanti akan dikolaborasikan antara Komisi III dengan Komisi XIII.

Sejauh ini pemerintah belum mengumumkan siapa saja narapidana yang akan diberikan amnesti. Akan tetapi narapidana kasus narkoba dalam hal ini pengguna masuk dalam rencana pemberian amnesti.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bakal mengumumkan nama-nama narapidana yang mendapatkan amnesti atau penghapusan hukuman dengan transparan.

Supratman menuturkan, nama-nama penerima amnesti akan dibawa ke DPR satu per satu untuk kemudian dimintai persetujuan.