Politikus PAN: Pimpin IKN, Dhony Rahajoe Jangan Terjebak Conflict of Interest

Pengambilan sumpah saat pelantikan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi telah melantik Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Terpilihnya Dhony mendapat banyak sorotan karena statusnya sebagai bekas pimpinan Sinar Mas Group.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengingatkan Dhony agar bisa menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebab, mata publik akan tertuju padanya dan Bambang Susantono sebagai pimpinan IKN.

“Ini merupakan warning dengan adanya pengamatan yang disorot oleh para ahli terhadap jabatan Wakil Otorita. Kita berharap kolaborasi antara Pak Bambang dan Pak Dhony ini membuahkan sesuatu harapan dan keinginan bahwa IKN itu milik semua bukan hanya segelintir orang orang,” kata Guspardi, Jumat (11/3).

Guspardi Gaus juga meminta Dhony Rahajoe tidak melihat IKN seperti BSD yang berorientasi bisnis. Sebab, IKN adalah milik negara dan jangan sampai proyek pembangunan IKN menyingkirkan masyarakat lokal.

“Jangan membangun IKN ini seperti membangun BSD, di mana BSD itu bersifat eksklusif, tujuannya adalah untuk laba. Sedangkan ini adalah sebuah ibu kota negara, milik semua orang, lapisan masyarakat baik kaya maupun miskin dan lain sebagainya," kata Guspardi.

"Nah, pengelolaan ini yang penting, mindset ini. Jadi mindsetnya jangan melihat ini semacam produk untuk investasi, dalam bentuk pendekatan pendekatan bisnis," lanjut Guspardi.

Guspardi juga berharap Dhony tidak terpengaruh oleh Sinar Mas yang merupakan tempat lamanya bekerja. Sebab, Sinar Mas memiliki lini bisnis di sektor properti, penambangan batu bara, hingga kelapa sawit di Kalimantan Timur.

Anggota Komisi II DPR F-PAN Guspardi Gaus. Foto: Instagram/@guspardi.gaus

Ia mewanti-wanti agar Dhony bersikap profesional sebagai abdi negara.

“Pak Dhony ini harus profesional, jangan terjebak conflict of interest. Sekarang ini ditugaskan oleh negara yang ditunjuk oleh Presiden, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan golongan, tidak mementingkan kepentingan kelompok," jelas dia.

Lebih lanjut, Guspardi meminta kepada Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN melihat pengalaman DKI Jakarta menjadi ibu kota. Khususnya bagaimana pembangunan Jakarta telah meminggirkan masyarakat Betawi.

Ini harus menjadi catatan penting agar warga Kalimantan tidak merasa terpinggirkan setelah proyek IKN berjalan.

“Ini juga bisa dijadikan catatan penting bagi Pak Dhony," tutup Guspardi.

===

Reporter: Nova Sinambela