Politikus PDIP: Anggota DPR Sekarang Kayak Pegawai Negeri, Tak Ada Suara Rakyat

27 Maret 2021 17:42 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menjadi pembicara pada diskusi dialektika di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menjadi pembicara pada diskusi dialektika di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
ADVERTISEMENT
Anggota DPR Effendi Simbolon mengkritik sejumlah wakil rakyat di DPR saat ini seperti orang pencari kerja yang tidak mengerjakan tugas utamanya, yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Saya empat periode di DPR, ada waktunya juga mengingatkan kita semua, jangan berisi semuanya Senayan itu orang-orang yang pragmatis juga yang akhirnya pencari kerja jadinya," kata Effendi yang merupakan anggota Fraksi PDIP dalam diskusi bertajuk 'Senjakala Regenerasi Parpol', Sabtu (27/3).
"Kenapa jadi pencari kerja, kenapa bukan aktivis, kenapa bukan politisi, kenapa kalian bukan berjuang demi aspirasi yang kalian perjuangkan, kenapa menjadi pegawai, kenapa jadi ASN, kenapa jadi birokrat. Kok di Senayan jadi birokrat," sambungnya.
Saat ini, kata dia, sejumlah anggota dewan layaknya pegawai negeri yang hanya menyetor absen diri. Menurutnya, tak ada suara rakyat yang disuarakan di gedung parlemen.
Anggota DPR RI duduk di tengah ruangan rapat DPR RI. Foto: Helmi Afandi/kumparan
"Lihat saja rata-rata di Senayan itu, kan, anggota DPR-nya kayak pegawai negeri. Mana ada suara rakyat sekarang di DPR itu, orang akhirnya kayak ngantor diabsen, terus pulang diabsen, itu apa, produk apa," sebut Effendi.
ADVERTISEMENT
Menurut Effendi, seharusnya sebagai anggota dewan, politisi bersuara memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Beda, dong. Ini, kan, politisi, ya, bicaralah. Anda Parle, kok, Parlemen, kok. Ya konsekuensinya dipecat partai ibaratnya, ya, Wallahu a'lam lah," kata dia.
Karena itu, Effendi mengatakan sebaiknya sistem demokrasi dikoreksi agar apsirasi rakyat diperjuangkan secara baik.
"Kalau gitu enggak usah aja kita pemilu, enggak usah aja ada anggota DPR. Jadi ini juga tolong juga kita koreksi juga demokrasi apa, sih, kita ini demokrasi temporary yang fragile, yang mudah sekali retak," tandas dia.