Politikus PDIP Aria Bima: Ini Pilkada Enggak Sungguh-sungguhan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima bertemu. Foto: Instagram/ @bimaaryasugiarto

Rapat dengar pendapat di Komisi II DPR bersama Kemendagri membahas kenetralan ASN dan kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Menurut, Wakil Ketua Komisi II Aria Bima, Pilkada tahun ini jangan hanya jadi Pilkada buatan.

Ia menyampaikan ini di depan Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Yogyakarta yang turut menghadiri RDP ini.

Menurut Aria, Pilkada adalah tanda bahwa negara menunjuk rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Katanya, jangan malah Pilkada hanya untuk menutupi realita bahwa sebenarnya kepala daerah tetap dipilih elite.

“Jangan yang terjadi justru kedaulatan pemilihan Pilkada yang prosedural ini sebenarnya hanya untuk menutupi realita saja. ‘Ini Pilkada gak sungguh-sungguhan ini, sudahlah rakyat diatur-atur saja lah’,” tuturnya di gedung DPR RI, Senin (11/11).

Aria Bima saat menghadiri rapat panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Katanya, Pilkada ini memang benar masyarakat yang mencoblos, namun secara realitanya, tetap menjadi pertarungan elite politik.

“Ini Pilkada yang secara prosedural iya ada prosedural, dari rakyat untuk rakyat nyoblos. Tapi, sebetulnya itu hanya untuk menutupi realitas yang sebenarnya, tetap hajatan elite, pertarungan elite, sebenarnya yang terjadi itu,” ucapnya.

Selain itu, ia menyebut bahwa Pilkada ini menjadi ‘hajatan’ kaum pemilih muda yang digerakkan oleh kapital, sehingga bila yang dipilihnya menang, orientasinya akan menjadi kapital.

Kata Aria, orientasi politik di Indonesia itu seharusnya berujung pada demokrasi ekonomi, bukan malah autokrasi ekonomi.

“Entah antar hal yang terkait dengan pemerintah kekuasaan, bahkan ada hajatan kaum pemilih muda. Kaum di belakangnya adalah kapital, yang bila jadi nanti orientasinya kapital. Padahal, orientasi politik itu ujung-ujungnya demokrasi ekonomi, jangan terjadi autokrasi ekonomi,” ucapnya.

Menurut Aria, diadakannya Pilkada secara langsung oleh rakyat adalah karena negara ingin rakyat menjadi subjek, bukan objek politik.

“Kenapa akhirnya kita kembalikan ke rakyat karena kita ingin bahwa rakyat ini menjadi subjek bukan objek yang ditentukan oleh siapa pun,” ujarnya.

Maka, katanya, Pilkada merupakan hajatan rakyat. Ia menyebut jangan sampai Pilkada dikembalikan menjadi hajatan elite.

“Nah jangan sampai hajat yang sudah kita berikan ke rakyat ini kembali dijadikan hajatan elite,” pungkasnya.