Politikus PDIP ke Polri: Ada Polisi Pasang Baliho PSI di Jabar? Pemain Dong

Ilustrasi Baliho PSI. Foto: Tri Vosa/kumparan

Politikus PDIP sekaligus anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta Polri mengklarifikasi ada informasi oknum polisi pasang baliho PSI di Jawa Barat. Hal ini ditanyakan saat Komisi III rapat kerja dengan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dan jajarannya.

"Itu di Jawa Barat, kenapa balihonya dipasangkan oleh polisi? PSI. Di Jawa Barat, ada di media. Ini maksudnya biar bapak klarifikasi," kata Safaruddin di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).

Mnatan Kapolda Kalimantan Timur itu menyebut, bila itu terjadi artinya Polri tak netral di Pemilu 2024. Oleh karenanya, Safaruddin meminta Komjen Fadil menjawabnya nanti di akhir sesi.

"Ini polisi yang memasangkan, kalau begini bapak jadi pemain. Dan bapak tidak mengamankan kalau ada kekacauan di situ," katanya.

"Ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasi," sambung dia.

Rapat Kerja Komisi III dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Ruang Sidang Komisi III, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menurutnya, saat ini semua pihak bisa menjadi wasit di Pemilu 2024. Termasuk bila ada oknum polisi curang, pasti ada yang merekam, sekalipun dilakukan di tengah malam.

"Bapak pasang tengah malam, sekarang masih ada caleg yang bergerak. Kalau bapak yang pasang, oh polisi yang pasang. Polisi pakaian preman, tapi kan masyarakat itu tahu, umpamanya," ujar dia.

"Mohon diklarifikasi. Kalau betul diakui saja baru minta maaf ke masyarakat supaya tidak diulang lagi. Namanya manusia bisa salah, polisi bisa juga salah," sambungnya.

Di sisi lain Safaruddin juga mengungkapkan keheranannya. Katanya, kok baliho PSI bisa begitu banyak di daerah.

"PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDIP itu kan sudah sekian puluh tahun jadi parpol, anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa memasang sekian baliho," katanya.

"PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 (baliho) per kecamatan. Menurut di koran," tutup dia.

Terkait pertanyaan ini, Fadil Imran belum memberikan jawaban. Rapat diskors untuk istirahat makan siang.