Politikus PDIP: Korban Judi Online Diberi Bansos Bukan Solusi Tepat

Diah Pitaloka, anggota DPR dari PDIP. Foto: dpr.go.id

Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi PDIP DPR Diah Pitaloka berpandangan usulan Menko PMK Muhadjir Effendy agar korban judi online (judol) mendapatkan bantuan sosial (bansos) bukan solusi yang tepat untuk memberantas judi online dan membuat efek jera kepada korban.

"Bukan solusi yang tepat bener menurut saya alternatif yang tepatnya adalah memberantas judi online. Kalau kecanduan kan susah juga mau dikasih bansos kalau kecanduan ya susah," kata Diah kepada wartawan, Sabtu (15/6).

"Problemnya kalau dia kemudian judi online itu menjadi habit enggak ada pengaruhnya (bansos). Kalau dia tidak jera terhadap judi online dia akan tetap berjudi gitu. Poinnya sebenarnya bagaimana menghapus judi online sehingga tidak ada korban," tambah dia.

Ilustrasi bansos. Foto: Ani Fathudin/Shutterstock

Diah juga mengatakan korban judol juga tidak bisa otomatis mendapatkan bansos. Sebab, kata dia, penerima bansos harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Data DTKS tentu sudah ada peraturannya sendiri proses verifikasinya sendiri. Nah jadi kalau pun ada korban judi online yang dalam kondisi kesulitan ekonomi karena kemudian korban judol, itu tetap harus masuk sistem verifikasi pendataan DTKS jadi enggak bisa otomatis," tutup Diah.

Ilustrasi judi slot. Foto: Melly Meiliani/kumparan

Sebelumnya, Muhadjir memberikan penjelasan soal rencana korban judi online mendapatkan bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan, kebanyakan dari mereka yang menjadi korban judol adalah keluarga miskin.

"Pelaku judi online itu sebagian besar lapisan masyarakat bawah. Kalau pelaku itu kepala keluarga, anggota keluarganya menjadi kurban," kata Muhadjir melalui pesan singkat, Jumat (14/6).

Katanya, mereka yang terjerat judi online membuat keluarganya jatuh miskin. Inilah yang dimaksud Muhadjir punya hak mendapat bantuan.

"Membuat keluarganya telantar dan jatuh miskin. Anggota keluarga yang jatuh miskin ini tetap harus diberi haknya sebagai penerima bantuan," ujarnya.