Politikus PDIP Nilai PPKM Mikro Efektif Jika Pemda Tegas
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Jokowi menegaskan pemerintah tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro karena dinilai lebih efektif. Meski banyak desakan agar PSBB ketat atau lockdown diterapkan dalam penanganan corona yang melonjak.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan tak ada yang salah dengan kebijakan PPKM mikro yang dipilih pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan memiliki esensi yang sama dan berdampak baik jika pelaksanaan dan penegakan aturan dilakukan.
"Kenapa tidak? Presiden pasti sudah memikirkan dan mempertimgbangkan kenapa tetap memutuskan PPKM skala mikro di tengah lonjakan COVID yang dipilih. Karena esensi PPKM dan yang lainya, kan, esensinya sama bagaimana kita bisa kendalikan pandemi dengan baik," kata Rahmad, Kamis (24/6).
Menurut dia, tak semua kebijakan yang diterapkan di negara lain dapat diadopsi begitu saja di Indonesia. Rahmad pun meminta polemik terkait kebijakan corona diakhiri.
"Fokus pikiran, langkah, dan tindakan derap juang untuk jalankan bumikan dan tegakkan aturan PPKM skala mikro. Buang energi dan kontra produktif bila terus menyoal keputusan yang sudah diambil pemerintah, sayang energi kita. Lebih baik gotong royong sukseskan PPKM skala mikro di lapangan," tegasnya.
Politikus PDIP ini mengaku optimistis dengan PPKM mikro asalkan diikuti dengan penegakan aturan yang tegas dan setiap aturan diikuti oleh masyarakt hingga kelompok terkecil. Dia meminta pemda hingga TNI/Polri menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan.
"Saya percaya dengan pemda dibantu TNI/Polri, Satpol PP, kepada siapa saja yang melanggar untuk ditindak dengan tegas termasuk ketegasan pemda untuk menutup paksa segala hal yang berpotensi memunculkan kerumunan atas pelanggaran PPKM. Seperti kayak kegiatan ekonomi yang melanggar aturan, ya, harus tegas ditutup dan ditindak," ujarnya.
Rahmad yakin jika aturan dijalankan dengan tegas, corona dapat ditangani dengan baik. Namun, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah terus mensosialisasikan protokol kesehatan.
"Namun harus diakui seluruh pemerintah pusat dan daerah harus terus juga membumikan protokol kesehatan di setiap kesempatan kapan pun, di mana pun, melalui edukasi sosialisasi, mengingat masih banyak yang abai atas kesadaran rendah terhadap prokes," kata dia.
"Dan yang terakhir PPKM skala mikro akan semakin berhasil menangani pandemi, maka kita dorong pemerintah pusat mempercepat proses vaksinasi agar paling tidak 50 persen penduduk tahun ini sudah terjangkau tervaksinasi," tandas Rahmad.